PALU, CS – Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulteng, dalam waktu dekat ini akan melaunching program integrasi ‘Patujua’ sebagai strategi percepatan penurunan perkawinan anak.
Rencana itu diungkapkan oleh Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Sulteng, Dra. Maria Ernawati, MM saat beraudiens dengan Gubernur Drs. H. Longki Djanggola, M.Si, di Kantor Gubernur. Senin 16 November 2020.
Turut hadir dalam audiens, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) Ihsan Basir, SH, LLM, Plt Kadis Pengendalian Penduduk dan KB Drs. Moh. Nizam, MH, Plt Kadis Kesehatan dr. Jumriani, dan unsur terkait.
Kepada Gubernur, Maria Ernawati menyampaikan, Walaupun perkawinan anak telah dilarang oleh Undang-Undang, akan tetapi faktanya masih banyak masyarakat yang mendukungnya, dan hal tersebut sangat mengkhawatirkan.
Hal ini terlihat dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mendudukkan Sulteng pada peringkat lima provinsi dengan jumlah perkawinan anak terbanyak selain Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
“Sementara dari hasil mini survei BKKBN, menunjukkan motif agama jadi alasan terkuat mengapa masyarakat, khususnya orangtua dan pasangan belia mendukung perkawinan anak, dengan alasan karena takut zina maka memilih nikah dini,” ungkap Maria.
Menanggapi hal tersebut, gubernur mengatakan, faktor tadi hanyalah salah satu pembenaran melegalkan perkawinan anak, selain faktor budaya yang masih kuat dipegang masyarakat.
“Ada anggapan mengawinkan anak di usia dini itu malah suatu kebanggaan. Padahal jika didalami ada banyak kerugian yang akan menimpa pasangan usia anak, misalnya calon bayi berpotensi stunting, kematian ibu melahirkan, perceraian dini, kemiskinan dan putus sekolah,” jelasnya.
Olehnya itu Gubernur mengaku sangat mengapresiasi terobosan program integrasi ‘Patujua’ yang diangkat BKKBN, untuk mempercepat penurunan perkawinan anak di Sulteng.
“Paling penting sosialisasinya supaya berjalan fokus dan terarah,” pinta gubernur.
Orang nomor satu di Sulteng itu meminta BKKBN agar dalam menjalankan program tersebut menyertakan para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Agar bisa membantu meluruskan persepsi yang keliru. Karena menurut gubernur, akar masalahnya antara lain budaya, orangtua dan agama.
“Saya harap harus betul-betul dicarikan solusinya dan mudah-mudahan launching Patujua sukses,” harapnya.
Dipenghujung, gubernur meminta, selain launching program ‘Patujua’, BKKBN juga harus mengukuhkan Perkumpulan Kepala dinas/instansi bidang KB sebagai wadah komunikasi dan koordinasi masalah kependudukan di Sulteng. (YM)
