PALU, CS – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Faridah Lamarauna menjelaskan bahwa Pamerintah Pusat dalam usaha penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi meluncurkan beberapa program dengan total anggaran sebesar Rp695,20 trilliun. Anggaran tersebut dibagi ke beberapa sektor program urusan antara lain kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, insentif usaha, UMKM, pembiayaan korporasi, dan sektoral.
Pada 1 September 2020, telah diserahkan secara simbolis paket internet gratis dari PT. XL Axiata kepada 260.450 siswa se-Indonesia. Untuk Sulawesi Tengah mendapatkan paket internet gratis untuk 5.000 siswa SMA/SMK. Kegiatan tersebut terlaksana berkat kerjasama PT. XL Axiata dengan Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI).
“Program ini merupakan wujud nyata dukungan kedua pihak kepada masyarakat dan peserta didik agar tetap dapat mengikuti kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama masa pandemi Covid-19,” tegas Faridah.
Dia berharap pulsa gratis dimanfaatkan secara maksimal oleh para siswa yang menerima, sehingga pembelajaran jarak jauh dapat lebih efektif dan tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan tugas karena pulsa internet tidak tersedia.
“Di halaman kantor kami tepatnya di area kantin kantor, tersedia wifi gratis yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja yang membutuhkan sambungan internet 24 jam,” pungkas Faridah
Dari Jakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Nakarim, membeberkan realisasi bantuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) penanganan dampak pandemi untuk sektor pendidikan.
Nadiem mengatakan selain BSU, pemerintah telah menyalurkan bantuan kuota data internet senilai Rp7 triliun untuk 35,5 juta siswa, guru, mahasiswa, dan dosen di seluruh Indonesia. Nadiem menyebutkan, hasil survei menyebutkan bahwa 85 persen responden mengaku terbantu dengan bantuan kuota data internet ini.
“Bagi yang belum menerima bisa langsung berbicara dengan kepala sekolah, di situ bisa diperbaiki nomornya. Bulan ketiga dan keempat dikirim secara bersamaan, pada 22 sampai 24 November hingga tahap terakhirnya 28 sampai 30 November. Ini akan berlaku 75 hari setelah diterima nomor ponsel,” kata Nadiem.
Selain dua bantuan yang masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional di atas, Kemendikbud telah menjalankan sejumlah program untuk membantu para siswa dan guru selama pandemi COVID-19 ini.
Pertama, relaksasi penggunaan dana BOS. Kebijakan ini diberikan agar semua kepala sekolah bisa menggunakannya untuk membantu para guru honorer dan menyiapkan kebutuhan pembelajaran jarak jauh.
“Kita lakukan saat relaksasi BOS adalah tidak menetapkan limit terhadap berapa yang kepala sekolah bisa berikan kepada guru honorer. Banyak dari mereka yang hanya dapat Rp100 sampai 300 ribu per hari,” kata Nadiem.
Kebijakan lainnya, Kemendikbud menyiapkan anggaran Rp1 triliun untuk membantu mahasiswa yang kesulitan membayar uang kuliah akibat terdampak pandemi. Anggaran Rp1 triliun ini digunakan untuk keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT), termasuk penundaan, pencicilan, dan berbagai macam relaksasi pembayaran UKT.
“Kita dengar teman-teman di sekolah swasta mengalami berbagai macam krisis. Jadi kami mengeluarkan uang Rp3 triliun dari BOS afirmasi dan BOS kinerja yang sebelumnya tidak pernah diberikan untuk sekolah swasta. Namun kali ini diberikan sekolah swasta dan negeri yang terdampak covid,” kata Nadiem. (HSM/MIC)
