PALU,CS – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Penanganan Covid-19 tahun 2021 DPRD Sulteng, telah menyususn sejumlah rencana untuk kepentingan pengawasan tersebut.
Ketua Pansus, Soni Tandra mengemukakan, langkah pertama yang mereka lakukan adalah menyosialisasikan Covid 19 secara massif. Karena hasil survei BPK RI dalam LHP penanganan Covid-19 tahun 2020 menyatakan hanya 30 persen masyarakat Sulteng yang mengetahui permasalahan Covid-19.
“Berarti ada 60persen masyarakat Sulteng tidak tau Covid-19. Barangkali ini sebabnya banyak masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan (Prokes),”ungkap Soni, Rabu 10 Februari 2021.
Setelah itu, jika sosialisasi dianggap massif, maka selanjutnya kata Soni pihaknya akan melakukan penegakan disiplin Prokes.
“Tentu kitorang akan minta Satpol PP, kemudian masyarakat di desa kitorang perkuat seperti ada pembentukan Satgas Covid-19,” ujarnya.
Kemudian mendorong penerapan lokalisir wilayah atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berskala kecil bila terdapat daerah-daerah dengan kasus Covid-19 tinggi. Dengan catatan langkah itu perlu ditopang dengan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat.
“Apa depe persoalan kalau terjadi seperti itu. Umpamanya satu desa perlu dapat bantuan beras 14 hari atau satu bulan, nah itu yang kita mau cari,”paparnya.
Pihaknya pun sambung Soni, akan mendorong perbaikan sistem pemeriksaan spesimen yang selama ini ia anggap kacau. Sekaitan proses pengiriman spesimen yang kerap salah alamat
“Kemudian pemeriksaan lebih dari tiga hari. Sehingga masyarakat yang kena terpapar itu dia tidak tau,”sebutnya.
Kemudian bagaimana mendorong agar tracking kontak dilakukan secara masif. Pemeriksaan rapid tes tanpa dibayar. Karena selama ini ia menilai masyarakat menghindar karena rapid tes berbayar.
“Lewat di perbatasan, karena dibayar, ya dia pakai joki. Semua itu kitorang akan minta. Jadi susun dulu rencana Satgas, operasi, sosilaisi dan memperbaiki pemeriksaan,”ucapnya.
Terkait pemeriksaan di pos perbatasan, Pansus tambah dia akan mendorong penambahan laboratorium dan sumber daya manusia (SDM) petugas kesehatan palayanan di pos tersebut.
“Pemeriksaan kerja masih tetap normal. Padahal hasil pemeriksaan masih diatas 3 hari. Harusnya ini, disampingnya menambah laboratorium. Tapi SDMnya harus ditambah. Jadi shifnya itu, bila perlu bukan seperti sekarang. Kerja jam 8 pulang jam 5. Dia harusnya 24jam kalau bisa,”jelasnya.
Oleh sebab itu, pihaknya juga akan mengupayakan penambahan instentif bagi SDM petugas pos perbatasan.
“Itulah kitorang butuh insentif. Butuh pelatihan-pelatihan SDM. Itu yang kitorang harus kawal. Agar menjalankan pemeriksaan dengan baik,”
Selanjutnya mendorong pemerintah agar menambah jumlah ruangan untuk kepentingan isolasi bagi pasien Covid-19.
“Tempat isolasi diperbanyak. Isolasi mandiri dikurangi. Karena pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab kalau Isolasi mandiri tidak ada yang lihat orang kesana kemari. Itu juga bisa menyebabkan klaster baru,”pungkasnya.(TIM)
