Laporan Pansus Korkom DPRD Sulteng. Gubernur: Beda Item Pajak DKI Jakarta dan Sulteng

PALU,CS – Rapat paripurna DPRD Sulteng digelar dengan agenda penyampaian laporan hasil kerja Panitia Khusus ( Pansus) koordinasi dan komunikasi ( Korkom) dalam dan luar daerah masa persidangan ke II tahun kedua dan koordinasi antara daerah masa persidangan ke II, III Tahun pertama dan masa persidangan I Tahun kedua, Senin 15 Februari 2021.

Rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulteng Hj Zalzulmida A Djanggola. Dan dihadiri langsung Wakil Gubernur Sulteng H Rusli Dg Pallabi yang membacakan tanggapan Gebernur atas rekomendasi Pansus DPRD Sulteng.

Khusus untuk Korkom luar daerah terkait hasil study banding Komisi II DPRD Sulteng ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah di DKI Jakarta.

Baca Juga :  Triwulan III 2021, Jasa Raharja Sulteng Serahkan Santunan Rp18 Miliar

Gubernur menjawab bahwa antara DKI Jakarta dan Sulteng sungguh jauh barbeda karena item pajak dan retribusi di Jakarta jumlahnya sangat banyak dan di Sulteng hanya 13 item.

Demikian pula tanggapan atau jawaban gubernur untuk kegiatan Korkom dalam daerah yang dilaksanakan di 6 kabupaten, secara runtut dan jelas dijawab gubernur sebagai berikut

Bahwa di Kabupaten Banggai melalui pengembangan potensi pariwisata, event central Celebes, rekonstruksi ruas jalan pangkalaseang-balantak, antisipasi bencana alam serta pertambangan.

Kabupaten Banggai Kepulauan, jembatan di Desa Luksagu Kecamatan Tinangkuang Utara dan jalan di Desa Lumba-lumba Kecamatan Buko Selatan merupakan jalan kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan. Sementara terkait memo DPRD terntang pembinaan dan pelatihan pengelolaan Bumdes yang mana PMD tidak menganggarkan karena keterbatasan anggaran yang mena penganggaran OPD lebih difokuskan terhadap penanggulangan covid-19

Baca Juga :  Tim Futsal PWI Sulteng Matangkan Persiapan Jelang Porwanas

Di Kabupaten Tolitoli. Hasil rapat PUPR menyatakan anggaran penanggulangan banjir telah tersedia dan menunggu pemkab Tolitoli untuk menyelesaikan pembebasan lahan, jalan di Desa Ogo Matanganh merupakan jalan nasional.

Pemprov Sulteng belum terima permohonan resmi dari pemkab Tolitoli terkait pembebasan lahan di bantaran sungai Tolitoli dan tahun 2021 telah direncanakan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan ruas pasir putih-basi.

Di Kabupaten Buol. Penyelesaian permasalahan antara petani plasma dengan kelapa sawit dengan PT. Hip berdasarkan Permen Pertanian nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018.

Kabupaten Morowali, mekanisme rekruitmen tenaga kerja di PT IMIP, keberadaan TKA di PT IMIP, kebutuhan APD dan sebagainya.

Baca Juga :  Perpustakaan Harus Milik Tiga Standar Ini

Kabupaten Poso. Kamtibmas Poso telah bekerja maksimal sehingga lingkungan sekitarnya aman dan kondusif termasuk pengamanan Pilkada.

Rusli Dg. Palabbi juga menanggapi laporan hasil DPRD Sulteng yang telah melaksanakan kunjungan di daerah Dapil I-VI berkaitan usulan pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan serta aspirasi masyarakat yang ditujukan ke 14 OPD.

Yakni, BPKAD, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Cipta Karya dan SDA, Dinas Bina Marga, Dinas ESDM, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Biro Kessosmas, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan serta Dinas Perumaahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan(***/Humas)

Pos terkait