PALU,CS – Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Abdul Majid Ikram mengapresiasi Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid yang mengundangnya hadir dalam Rapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022.
Rapat ini dilaksanakan bersama seluruh pimpinan OPD dan Forum Komunikasi Pemimpin Daerah (Forkompinda) serta pihak Perbankan, di ruang Bantaya Kantor Wali Kota Palu, Senin 29 Maret 2021.
Ditemui usai rapat, Abdul Majid Ikram mengaku selama menjabat sebagai kepala perwakilan BI Sulteng, dirinya sangat berharap bisa dilibatkan dalam Musrenbang Pemkot Palu. Undangan tersebut menurutnya merupakan salah satu bentuk keterbukaan pemerintah daerah.
“Terimakasih ini. Saya sejak satu setengah tahun disini baru diundang Musrenbang. Padahal saya dari dulu-dulu, saya minta saya diundang. Tapi nda pernah diundang. Mohon maaf, ini catatan saja. Padahal BI punya kepentingan dan BI siap mensupport,”ungkap Abdul Majid Ikram kepada wartawan.
Dia menjelaskan, BI tentu memiliki beberapa program yang bisa difasilitasi untuk bisa mensupport program kerja pemerintah.
“BI punya pengembangan UKM. Akses pembiayaan dan on boarding. Kami juga punya program sosial dan program pengendali inflasi daerah. Itu nanti kita akan coba sinergikan,”jelasnya.
Menurutnya saat ini fokus pembiayaan daerah dimasa pandemi Covid-19 diatur masih untuk penanganan dampak pandemi. Hal itu ditegaskan Presiden dalam pertemuan dengan seluruh kepala daerah beberapa waktu lalu.
Dari situ pemerintah daerah diminta menyiapkan agar APBD harus fokus untuk hal itu.
“Kalau bisa maksimalkan pada tiga program agar apa, hasilnya itu maksimal. Karena APBN yang ditransfer ke daerah itu masih akan fokus pemulihan ekonomi nasional dari Covid-19. Misalnya untuk vaksinasi, subsidi bagi miskin. Makanya peranan pemerintah daerah diharap lebih fokus,”terangnya.
Untuk kepentingan itu, maka nantinya beberapa program BI Sulteng dapat dikomunikasikan untuk dialkukan sinergitas.
“Terhadap apa yang dilakukan Pemerintah Kota dan apa yang bisa disinergikan. Alhamdulillah wali kota dan wakil wali kota lebih komunikatif dengan kami,”ujarnya.
Dalam forum OPD dan Musrenbang RKPD lanjutnya, mengemuka sejumlah masukan dari masyarakat. Misalnya pembangunan tugu perbatasan antar wilayah. Usulan ini hemat Abdul Majid Ikram sebenarnya bisa direalisasikan tanpa menggunakan APBD.
“Jika memang ada yang begitu. Ya kenapa enggak disodorkan kepada stake holder yang lainnya seperti Pertamina atau Pelindo. Misalnya usulan tugu perbatasan. Kenapa tidak pakai tugu Pelindo kan lebih baik lagi,”ucapnya.
Ia berharap komunikasi pemerintah daerah bisa terus ditingkatkan. Sehingga nantinya terhadap program-program yang akan dilakukan bisa mendapat support dari stakeholder lainnya.
“Banyak ide yang harus disinergikan. Hal itu tdak bisa kerja sendiri seperti begitu,”pungkasnya. (TIM)
