PALU,CS– Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Komisi I DPRD Sulteng dibacakan Sekretaris Komisi, Ronald Gulla dalam kegiatan Forum Perangkat Daerah (FPD) Sulteng, Senin 5 April 2021 di Kantor Bappeda Sulteng.
Ronald turut membacakan arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Provinsi Sulteng dalam menyusun dokumen awal draf Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2022.
Berikut muatan Pokir Komisi I DPRD Sulteng.
Inspektorat Sulawesi Tengah
Perlunya penambahan alokasi anggaran kepada Inspektorat Sulawesi Tengah dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan serta memaksimalkan pengendalian internal pemerintah daerah. Sebab, tahun 2020 lalu Inspektorat tidak maksimal dalam melakikan pengawasan karena minimnya alokasi anggaran.
Perlunya pelatihan Sumber Daya Manusian (SDM) dan penambahan tenaga auditor baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka memaksimalkan kinerja auditor.
Adanya MoU antara Gubernur dan Kapolda terkait pencegahan tindak pidana korupsi, maka Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) harus di maksimalkan. Artinya fasilitas, pembiayaan, uang lembur, maupun biaya operasional harus difasilitasi untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat maupun temuan BPK.
Biro Organisasi
Dalam rangka pengajuan formasi CPNS tahun 2022, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan diantaranya dokumen analisa jabatan, analisa beban kerja, analisa kebutuhan, standar kompetensu jabatan serta ketersediaan anggaran.
Karena itu Biro Organisasi untuk menyiapkan dokumen tersebut agat tidak terjadi lagi seperti tahun 2019, dimana dokumen yang dibutuhkan tidak lengkap sehongga Pemad Sulawesi Tengah tidak mendapatkan alokasi formasi.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Perlu meningkatkan pelayanan dasar seperti rekam data kependudukan, pencetakan e-KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, karena itu peralatan sarana dan prasarananya perlu ditambah.
Selain itu diperlukan juga pelatikan secara berkala dan penambahan tenaga operator perekaman data kependudukan, serta uang lembur bagi operator guna mengoptimalkan pelaksanaan rekam data.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan meminimalisir pengaruh faham radikal, Kesbangpol perlu gencar melaksanakan sosialisasi 4 pilar kebangsaan yaitu Pancila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
Harus ada sistem holistik yang dimiliki Kesbangpol dalam mendeteksi, merekonstruksi serta memberi solusi atas terjadinya gejolak sosial.
Peningkatan pengamanan dan pemahaman kebangsaan pada daerah-daerah yang masuk kategori rawan radikal, dan penertiban sekolah-sekolah yang terindikasi mengajarkan faham-faham radikal.
Biro Hukum
Usulan Produk hukum berupa Perda, sebaikan dianggarkan dari pemerintah daerah melalui Biro Hukum, termasuk Perda inisiatif DPRD.
Sosialisasi produk hukum di 13 kabupaten/kota perlu dimaksimalkan, termasuk penganggarannya.
Pelatihan secara berksesinambungan dan penambahan tenaga perancang produk hukum.
Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun anggaran 2022, penambahan sarana dan prasarana pada Pol PP, terutama mobil pemadam kebakaran perlu diprioritaskan.
Dinas Kominfo Persandian dan Statistik
Perlu penambahan bandwith dan peningkatan SDM operator.
Dalam rangka mendukung konektifitas sistem pemerintahan berbasis elektronik di Sulteng sebaikanya dilakukan pula di kabupaten/kota sehingga dapat terwujud sistem pemerintahan berbasis elektronik. Terkoneksi antara provinsi dan kabupaten kota dalam bentuk e-goverment yang terintegrasi.
Badan Kepagawaian Daerah
Perlu relokasi gedung BKD karena lokasinya saat ini masuk dalam zona merah. Selain itu gedungnya juga sudah sangat lama, jadi perlu dibangun yang lebih representativ.
Perlu pembaruan aplikasi SIMPEG agar dapat terkoneksi keseluruh OPD dan data base kepegawaian dapat up to date setiap saat.
Biro Umum
Rehabilitasi dan optimalisasi asrama mahasiswa di beberapa daerah seperti Bandung, Makassar, Yogakarta, Surabaya dan Malang.
Perlu penambahan anggaran untuk pemeliharaan aset provinsi yang ada di kabupaten/kota maupun di daerah lain, karena kondisinya sudah sangat memprihatinkan.
Sekretariat DPRD Sulteng
Kondisi dan lokasi masjid DPRD saat ini sudah tidak memadai lagi, karena itu perlu direlokasi dan dibangun yang lebih representatif agar mampu menampung jamaat lebih banyak.
Biro Pemerintahan dan Otda
Penyelesaian sengketa batas wilayah antara kabupaten yang belum terselesaikan.
Penyelesaian sengketa agraria antara masyarakat dan perusahaan sawit di Kabupaten Tolitoli, Morowali Utara dan penyelesaian lahan di Tanjung Sari, Luwuk.
Bidang Infrastruktur
Pemerataan pembangunan di peningkatan infrastruktur khususnya jalan lingkungan, jembatan, drainase di wilayah Kabupaten Donggala, Sigi, Buol, Poso, Banggai, Bangkep, Balut, Morowali dan Tojo Unauna.
Pembangunan infrastruktur tangguk penahan ombak, tanggul sungai guna mencegah abrasi khususnya di Kabupaten Tolitoli, Buol, Banggai, Bangkep, Balut, Donggala, Poso dan Morowali.
Pembangunan dan perbaikan irigasi untuk pertanian dan Kabupaten Tolitoli, Buol, Donggala, Sigi, Banggai, Bangkep, Balut, Poso dan Morowali.
Penyediaan fasilitas air bersih guna memenuhi kebutuhan air bersih khususnya masyarakat pesisir.
Penyediaan sarana penerangan pada daerah yang belum terjangkau akses listrik di Kabupaten Touna, Banggai dan Donggala.
Bidang Pertanian dan Perkebunan
Bantuan peralatan pertanian kepada kelompok tani di Kabupaten Poso, Bangkep, Banggai, Donggala, Sigi dan Morowali.
Bantuan bibit pertanian, perkebunan dan peternakan serta bantuan pupuk di Kabupaten Tolitoli, Buol, Banggai, Bangkep, Balut, Poso, Morowali, Donggala, dan Sigi.
Bantuan alat pertanian guna mendukung produktifitas hasil pertanian di Donggala, Sigi, Tolitoli, Banggai, Bangkep, Poso, Morowali dan Tojo Unauna.
Perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan kantong produksi dan jalan usaha tani di Kabupaten Banggai, Bangkep, Donggala, Sigi, Balut, Toltioli, Buol, Poso, Morowali dan Tojo Unauna.
Bidang Perikanan
Bantuan bibit ikan air tawar untuk kelompok petani di Kabupaten Poso
Bantuan peralatan tangkap dan Perahu bagi kelompok nelayan di Kabupaten Banggai, Bangkep, Balut, Donggala, Poso dan Morowali.
Bidang Keagamaan
Bantuan rehabilitasi dan pembangunan sarana rumah ibadah di 13 kabupaten/kota.
Bantuan sarana penunjang kegiatan keagamaan bagi kelompok masyarakat.
Bidang Kepemudaan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat.
Bantuan sarana umum bagi kelompok masyarakat dan kelompok keagamaan di Kabupaten Banggai, Bangkep, Tolitoli, Donggala, Sigi, Morowali dan Poso.
Pemberdyaan kelompok pemuda dan masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan peraltan musik dan sarana pendukung lainnya di Kabupaten Banggai, Bangkep, Tolitoli, Poso, Morowali dan Donggala.
Bantuan sarana olaharaga untuk calon bagi kelompok pemuda guna menciptakan calon atlet yang berprestasi.(**/TIM)
