PALU,CS– Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Sulteng telah merangkum hasil penjaringan aspirasi (Reses) dalam sebuah Pokok-Pokok Pikiran (Pokir). Rangkuman ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022.
Materi Pokir dibacakan langsung Ketua Komisi II DPRD Sulteng Yus Mangun dalam Forum Perangkat Daerah (FPD) yang digelar Senin 5 April 2021 di Kantor Bappeda Sulteng.
Berikut rangkuman Pokir Komisi II DPRD Sulteng.
Pada bidang keuangan agar memperhatikan perlunya peningkatan tentang pengelolaan keuangan faerah yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan bantuan keuangan dari provinsi ke kabupaten/kota secara merata dan berkesinambungan.
Serta diperlukannya dorongan dan stimulus untuk kabupaten/kota untuk peningkatan PAD dengan cara peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan pemanfaatan Sarana Pariwisata.
Diharapkan agar Dinas Perkebunan dan Peternakan Sulteng pada tahun 2022 dapat menganggarkan pembangunan jalan kantong produksi dibeberapa desa. Sehingga dapat memudahkan akses serta meningkatkan produktivitas petani.
Bantuan ternak kerbau, sapi unggul sapi bali unnggul, kambing dan itik
Dalam sektor peternakan, perlu mendorong menumbuhkan sentra – sentra baru penyedia daging seperti pengembangan sentra sapi dan hewan ternak lainnya agar dilakukan dengan merata. Hal ini penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan daging di Sulteng
Sulteng memiliki potensi ikan yang kaya namun masih miskin sarana penunjang untuk memaksimalkan pengelolaan dan pengembangan, sementara UMKM bidang perikanan yang digumuli para pelaku usaha sendiri merupakan penopang srategis bagi perputaran ekonomi.
Apalagi sub sektor perikanan menjadi salah satu titik berat program pemerintah. Maka sekiranya peran pemerintah hadir dengan maksimal untuk menjawab kebutuhan para pelaku UMKM perikanan dengan sarana penangkapan, dermaga tambatan, teknologi tepat guna, serta BBM yang muraj. Sehingga peran UMKM perikanan akan menguat sejalan dengan perhatian dan fasilitasi pemerintah.
Karena perhatian dan fasilitasi ini akan berdampak positif terhadap peningkatan dan intensifikasi usaha pelaku UMKM tersebut. Sehingga diharapkan dapat memicu peningkatan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.
Dinas Koperasi dan UMKM Sulteng diminta menganggarkan bantuan usaha badan usaha mikro dan menengah berupa alat perbengkelan, mesin jahit, mesin bordir, mesin neci kelompok penjahit, pertukangan guna peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Seperti diketahui, sektor pertanian saat ini masih menjadi tumpuan hidup masyarakat Indonesia pada umumnya dan Sulteng pada khususnya.
Sektor pertanian sebagai penghasil dari kebutuhan pangan masyarakat menjadi vital untuk mendapat perhatian dan prioritas.
Dalam aspek pertanian ada kesejahteraan petani yang harus diperhatikan. Oleh karena itu pemerintah daerah diharap memberi perhatian kepada pelaku tani dengan memberi segala hal yang dibutuhkan agar para petani tersebut dapat semakin produktif didalam menggarap lahannya.
Menyikapi kebutuhan pangan di Sulteng yang semakin besar pada tahun – tahun mendatang menjadikan komoditas – komoditas primer dan unggulan harus ditingkatkan.
Dinas Pangan Sulteng agar dapat meningkatkan produktivitas pangan melalui pengadaan hidroponik pangan, pengadaan bibit – bibit komoditas pangan unggulan seperti pengadaan bibit durian, mangga, kopi, alpokat.
Bantuan alat mesin pertanian Untuk kelompok tani, program peningkatan SDM petani menjadi petani professional. Revitalisasi pertanian dan menjadikan pertanian sebagai lokomotif pembangunan menuju kemandirian pangan dan kesejahteraan petani.
Produksi pertanian perlu dijaga dan mendapat perhatian yang cukup sehingga diharapkan pemerintah memiliki ketahanan pangan yang baik sehingga secara tidak langsung dapat membantu meningkatkan perekonomian dan serta kesejahteraan masyarakat.
Kesimpulan sementara yakni masyarakat berharap dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.
Hal ini dilakukan agar setiap pembangunan didasarkan pada kebutuhan masyarakat itu sendiri.
Adapun peran pemerintah sangat diharapkan dalam peningkatan pelaku UKM dalam hal pemasaran dan peningkatan mutu. Diharapkan juga mekanisme pemberian CSR dari Perusda/BUMD agar lebih teratur dan fokus untuk meningkatkan peran serta pembangunan pinggiran dan pedesaan. (***/TIM).
