POSO,CS – Kepala Perwakilan (Kaper) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) , Dra Maria Ernawati terus menggalang mitra untuk percepatan penurunan stunting serta kesuksesan program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Sulteng.
Jumat 30 April 2021 hal itu dilakukan melalui audiensi bersama Bupati Poso,Verna Ingkiriwang yang dilanjutkan rapat tertutup.
Bupati Poso dalam kesempatan itu didampingi Kepala Dinas P2KB dr.Djani Moula dan jajaran.
Maria Ernawati menjelaskan, sebagai pihak yang ditunjuk leading sektor penurunan stunting, BKKBN Sulteng sangat membutuhkan dukungan lintas sektor, khususnya pemerintah daerah.
Agar bisa bersama-sama melakukan percepatan penurunan stunting yang merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia tersebut.
Erna, sapaan akrabnya menjelaskan, tahun 2024, Presiden RI mengharapkan stunting ada diangka 14persen. ini berarti semua pihak terkait hanya mempunyai waktu efektif 3,5 tahun untuk percepatan penurunan ini.
“Karena itu kami mohon dukungan untuk membantu dan memberi dukungan untuk percepatan penurunan stunting ini,”kata Erna.
Menurutnya peran pemerintah daerah sangat diperlukan. Mengingat kasus penangan stunting harus dilakukan sejak dari tingkat hulu yaitu keluarga.
Sementara itu, Bupat Poso Verna Ingkiriwang menyatakan pihaknya siap berpartisipasi dalam program Bangga Kencana tersebut dengan peningkatan sinergitas lintas sektor di Kabupaten Poso.
Verna menyebut sangat memahami program-program yang dilaksanakan dalam program Bangga Kencana tersebut. selama dua periode menjadi Anggota DPR RI.Diantaranya Kampung KB, GenRe, Lansia, stunting
“Program Bangga Kencana ini saya sangat pahami. Sebagai mitra di Sulteng khususnya di Poso Kami akan melakukan koordinasi dengan jajaran Kepala Dinas untuk mendukung Program Bangga Kencana. Kami harapkan dengan adanya program ini dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pengendalian penduduk,” ungkap Runner Up Miss Indonesia 2021.
Verna menambahkan, dengan adanya audiensi ini, Pemerintah Kabupaten Poso mendapat banyak masukan. Terutama bagaimana mengendalikan penduduk dan juga kesejahteraan ibu dan anak khususnya di Kabupaten Poso yang harus terus diperhatikan. Mengingat kata dia, pencapaian program masih di bawah rata rata Provinsi Sulteng.
“Kami meminta pihak teknis seperti Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB) juga turut bersinergi dan berkolaborasi dengan OPD lainnya,”demikin Verna.(***/TIM)
