Pendaftaran CPNS dan PPPK Ditunda, Penambahan Kuota Diusulkan

Ilustrasi Penerimaan CPNS. (Foto : net)

JAKARTA, CS –  Kemenpan- RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan penjelasan terkait penundaan pendaftaran CPNS dan PPPK 2021.

Hal itu mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Junimart Girsang.

“Kita apresiasi penundaan pendaftaran CPNS dan PPPK oleh Kemenpan-RB dan BKN, berdasar kepada regulasi-regulasi menyangkut beberapa pengaturan pengadaan CPNS, PPPK Non Guru dan Guru tahun 2021 ini,” kata Junimart dalam keterangannya, dikutip channelsulawesi.id dari Tribunnews.com, Senin (31/5/2021).

Junimart juga mengusulkan adanya penambahan kuota untuk CPNS dan PPPK 2021.

Menurut Junimart, dengan penundaan itu BKN memiliki kesempatan melakukan usulan revisi penetapan kebutuhan formasi oleh beberapa instansi. Sehingga nantinya kuota formasi kebutuhan di daerah dapat bertambah, misalnya dari yang sebelumnya hanya 1.500 orang meningkat menjadi 2.500 orang.”Ini berkaitan erat dengan kuota kebutuhan formasi di daerah yang jauh dari kebutuhan,” ujarnya.

Baca Juga :  Program Inovasi Stunting dari Banggai Masuk dalam Publikasi Bank Dunia

Junimart mencontohkan ketika Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau.

Saat itu Gubernur Riau menitip pesan kepada dirinya dan meminta penambahan kuota CPNS menjadi 2.500 sampai 3.000 orang. Karena kuota dari pusat hanya 1.500 orang yang sudah pasti kurang mendukung kelancaran pelayanan publik untuk Provinsi Riau.

“Demikian juga untuk beberapa daerah dan Kabupaten/Kota juga banyak yang memohon penambahan kuota,” ucapnya.Politikus PDI Perjuangan itu mendesak KemenpanRB dan BKN dalam tenggang waktu penundaan ini, segera membangun komunikasi dan koordinasi dengan seluruh Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk penambahan kuota formasi CPNS dengan memperhatikan anggaran yang tersedia dari APBN.

Baca Juga :  Pengusaha Muda Asal Sulteng Bahas Investasi dengan Kepala Stafsus Menko Kemaritiman dan Investasi

Sementara khusus untuk PPPK, Junimart menekankan pemerintah pusat wajib untuk memperhatikan penerimaannya.Karena begitu banyaknya calon PPPK Non Guru dan Guru yang sudah mengantri cukup lama.

Sama halnya untuk Honorer K2, Pemerintah Pusat diharapkannya bersikap cerdas menyikapi dan mengakomodir para tenaga honorer kategori dua (THK2) itu.

“Jadi desakannya, dalam tenggang waktu penundaan pendaftaran ini, KemenpanRB dan BKN harus segera melakukan koordinasi kepada seluruh pemerintah daerah,” kata dia.

Selain itu, Junimart juga meminta Kemenpan-RB dan BKN, KASN agar selalu waspada dengan senantiasa mengantisipatif aksi mafia penerimaan CPNS, P3K dan Honorer K2.

Baca Juga :  Dirut Jasa Raharja, Menhub dan Kakorlantas Tinjau Pengamanan Arus Balik Lebaran 2023

Caranya membentuk panitia yang siap secara sumberdaya manusia dan sistem penerimaan yang transparan, dengan melibatkan instansi lain dan memanfaatkan tekhnologi IT yang online. **

Pos terkait