Jaga Kelestarian Laut, DKP Sulteng Gandeng 200 Pokmaswas

Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan DKP Sulteng, Agus Sudaryanto, di Ruang kerjanya, Kamis 17 Juni 2021 (FOTO : channelsulawesi.id)

SULTENG, CS – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulteng menggandeng kelompok masyarakat untuk melakukan pengawasan di kawasan perikanan dan kelautan, sekaligus sebagai perpanjangan informasi. Masyarakat tersebut tergabung dalam Pokmaswas atau Kelompok Masyarakat Pengawas.

“Yang sudah terbentuk di Sulawesi Tengah kurang lebih 200 Pokmaswas,” ungkap Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Sulteng, Agus Sudaryanto, kepada Channelsulawesi.id, di Kantornya, Kamis 17 Juni 2021.

Bacaan Lainnya
Baca Juga :  Ini 15 Nama Calon Ketua Nasyiatul Aisyiyah Sulteng

Agus mengatakan Pokmaswas tersebar di semua wilayah se Sulawesi Tengah, salah satunya Pokmaswas Karosondaya di Sausu Tambu, Parigi Moutong. Satu Pokmaswas sedikitnya beranggota 10 orang. Pembentukannya melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa masing-masing.

“Pemerintah membantu penyedian kapal, perahu, sarana-sarana komunikasi seperti HT, GPS dan sarana keselamatan. Tujuannya supaya mereka (Pokmaswas) punya sarana komunikasi dengan kita,” ucap Agus.

Dikatakannya, pelibatan masyarakat minimal untuk menjaga kawasan sekitar desa wilayah Pokmaswas dari pihak-pihak atau oknum yang akan melakukan penangkapan ikan secara ilegal, atau ingin merusak kelestarian laut.

Baca Juga :  PKS Sulteng Nilai  Pemprov Belum Memadai Tanggulangi Kemiskinan

“Masyarakat kita berdayakan mengawasi kawasannya karena tidak mungkin kami sendiri dengan keterbatasan personel, biaya dan sebagainya. Minimal daerahnya dijaga, orang luar masuk bisa dibendung, kalaupun lepas atau lolos lapor. Kalau kita bisa tangani cepat kita tangani, kalau tidak kita koordinasi sama angkatan laut atau Polairud,” ujarnya.

Menurut Agus, sejauh ini keberadaan Pokmaswas sangat membantu pihaknya dalam pengawasan. Itu karena dengan luasnya wilayah kelautan dan pesisir di Sulawesi Tengah membutuhkan peran masyarakat.

Hasilnya, dari beberapa penindakan yang dilakukan bersama aparat penegak hukum TNI AL dan PolAirud, sebagian merupakan bersumber dari laporan atau informasi Pokmaswas seperti di perairan Banggai, beberapa waktu lalu.

Baca Juga :  Waket II DPRD Sulteng Hadiri Pelantikan Pj Bupati Parimo

Saat itu, Pokmaswas melaporkan adanya aktivitas penangkapan ikan dengan cara pengeboman. Aparat penegak hukum bersama pengawas DKP langsung turun melakukan penindakan.

“Dengan adanya perpanjangan informasi, kita bisa koordinasi dengan yang lain,” terang Agus.

Agus menambahkan, DKP terus melakukan pembinaan kepada Pokmaswas dan memberikan edukasi. Keberadaan Pokmaswas juga diharapkan membantu geliat perekonomian desa dari sektor kelautan dan perikanan. **

Pos terkait