Cudi Sebut Pemprov Sulteng Siap Intervensi Anggaran Huntap Penyintas

SULTENG,CS – Gubernur Sulteng H Rusdy Mastura mengaku akan memprioritaskan penanangan pascabencana alam di Kota Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong (Padagimo).

“Ini menjadi perhatian saya. Karena itu janji politik saya. Saya harus selesaikan itu. Jadi anggaran saya harus berikan untuk menyelesaikan,  saya harus siapkan itu,”kata Cudi, sapaan akrabnya, Senin 21 Juni 2021 di Kantor Gubernur Sulteng.

Terkait Hunian Tetap (Huntap) bagi penyintas dan penyediaan lahan,  Cudi mengatakan telah berkoordinasi secara intens untuk menyiapkan anggaran dukungan dari pemerintah provinsi.

“Saya sudah konsultasi dengan biro keuangan, dimana semua yang bisa kita intervensi. Baik masalah Huntap dan masalah lainnya,”sebut Cudi.

Baca Juga :  Kecelakaan di Trans Donggala, Ahli Waris Mahasiswi Untad Terima Santunan Jasa Raharja

Hal itu menurutnya agar seluruh penyintas nantinya bisa mendapatkan bantuan kebencanaan. Dukungan anggaran tersebut sebagai “back up” anggaran jika anggaran dari pemerintah pusat tidak lagi memadai.

Pada bagian lain Cudi juga menanggapi adanya
demonstrasi penyintas dari Desa Loli Dondo, Loli Pesua dan Desa Loli Tasiburi Kabupaten Donggala yang berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulteng.

Menurutnya dasar daripada aksi penyintas tersebut perlu dipelajari lebih dalam. Jangan sampai hal tersebut hanya merupakan aksi yang lahir dari profokasi.

“Laporan dari Donggala kepada saya hampir sudah selesai. Tiba-tiba ada penyintas baru. Ini perlu penelitian. Saya bilang ini harap polisi usut supaya jelas,”ujarnya.

Baca Juga :  Apel Perdana, Ini Harapan Cudi ke ASN Pemprov Sulteng

Akan tetapi kata dia, pihaknya telah menyiapkan skema jika memang aksi warga tersebut benar-benar didasari karena mereka belum mendapat hak.

“Kita menunggu data yang masuk. Kan yang tau itu semua kepala desa. Mana orang-orang yang belum punya rumah, ya saya akan tanggung. Tapi kalau sudah dapat rumah, baru minta ini itu lagi, eh itu nanti saya suruh polisi usut terkait pembohongan, penipuan terhadap pemerintah,”tegasnya.

Cudi menambahkan, hal itu juga perlu ditertibkan.

“Harus kita tegakkan, tetapi kalau ada yang tidak punya rumah dan pemerintah pusat sudah tidak menyiapkan,  maka pemerintah provinsi akan menanggung. Ini sebagai tanggung jawab saya,”pungkasnya.(TIM)

Pos terkait