Pengetatan PPKM, Apel Pagi Lingkup Pemkot Palu ditiadakan

PALU,CS – Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menerbitkan edaran nomor 061.2/1519/ORG/2021 tentang pengaturan pembatasan tempat kerja di lingkungan Pemkot Palu tanggal 6 Juli 2021.

Edaran ini diitujukan kepada seluruh staf ahli, asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seta Camat dan lurah se Kota Palu.

Edarqn ini sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 13 tahun 2021 tentang perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro.

Serta edaran Gubernur Sulteng nomor 443/545 tentang pemberlakuan PPKM berbasis mikro serta memperhatikan penetapan Kota Palu sebagai salahsatu dari 43 kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali untuk pengetatan PPKM

Baca Juga :  Amankan Ibadah Natal, Polres Palu Siagakan 10 Personil Setiap Gereja

Adapaun isi edaran antara lain mengatur mekanisme kerja pegawai lingkup Pemkot Palu menjadi 75persen bekerja dari rumah (Work From Home) dan 25 persen pegawai bekerja di kantor (work from office).

Kepala OPD diminta untuk mengatur kehadiran pegawai dengan memperhatikan urgensi tugas, fungsi dan ruang kerja untuk memaksimalkan sosial distancing serta tidak melakukan apel pagi.

ASN yang memiliki riwayat penyakit kanker, darah tinggi, gangguan jantung, gangguan ginjal, diabetes dan/atau penyakit kronis menular lainnya, sedang hamil, serta pegawai yang merasakan gejala (fiu, nafsu makan berkurang. kehilangan indra
pengecap serta penciuman) dapat bekerja di rumah.

Baca Juga :  Dekranasda Palu Siap Elaborasi Khasanah Tenun Sulteng

Kemudian pegawai yang bekerja di rumah agar tetap memperhatikan protokol kesehatan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas harian kepada pimpinan OPD masing-masing

Sementara bagi pejabat tinggi pratama, administrator, dan pengawas tetap melaksanakan tugas pemeritahan dan pelayanan di kantor

Selanjutnya perangkat daerah yang berhubungan dengan pelayanan publik tetap melaksanakan layanan 100persen dengan menerapkan pengaturan jam operasional dan protokoi kesehatan

Dan kebijakan pengaturan mekanisme kerja akan dievaluasi kembali sesuai dengan perkembangan penyebaran Covid-19 di Kota Palu.

Sementara itu, Wakil Wali Kota (Wawali) Palu, dr Reny Lamadjido bersama unsur Forum Komunikasi Pemimpin Daerah (Forkompinda) juga telah bersepakat untuk melaksanakan secara optimal pengetatan PPKM berbasis mikro.

Baca Juga :  Word Cleanup Day 2023, DLH Palu Bersih-Bersih Sampah Teluk Palu

Meski begitu kata Wawali, dalam pengetatan PPKM, Pemkot tidak akan melakukan penutupan akses darat masuk menuju Palu. Sebab penyebaran Covid-19 yang terjadi tidak lagi berasal dari pelaku perjalanan. Melainkan sudah terjadi transmisi lokal atau penyebaran karena kontak erat.(TIM)

Pos terkait