SULTENG,CS – DPRD Sulteng menggelar audensi dan koordinasi bersama Direktorat Koordinasi Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) RI, Jumat 3 September 2021 di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng.
Rapat ini membahas hal terkait dengan program pemberantasan korupsi terintegrasi pada jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng.
Rapat evaluasi dan koordinasi ini dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sulteng HM Arus Abdul Karim didampingi Wakil Ketua III H Muharram Nurdin S Sos M Si. Sekretaris DPRD Sulteng Hj Tuty Zarfiana dan hampir seluruh Anggota DPRD Sulteng ikut hadir dalam kegiatan penting ini.
Dari KPK, kegiatan dihadiri Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Niken Arianti, Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Basuki Haryono serta Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Muhammad Muslimin Ikbal.
Dalam audensi tersebut KPK RI mengungkapkan sepanjang tahun 2018 pihaknya berhasil menjaring sebanyak 30 kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) serta sejumlah kasus OTT pada tahun 2020.
Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Niken Arianti dalam kesempatan ini mengungkapkan, OTT bukanlah tindakan serta merta. Namun selalu didahului dengan tindakan-tindakan pencegahan, koordinasi dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.
Audiensi bersama ini dimanfaatkan sejumlah Anggota DPRD Sulteng untuk bertanya sekaitan tugas dan kegiatan DPRD.
Mulai dari persoalan penyerahan dana hibah, perjalanan dinas luar daerah yang harus menggunakan pesawat. Sementara untuk ke Sulbar misalnya lebih murah dan efisien dengan menggunakan jalan darat.
Menanggapi semua pertanyaan, Kasatgas Niken Arianti menyebut,kunci dari semua kegiatan agar berjalan baik adalah perencanaan.
Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Dra Hj Sri Indraningsih Lalusu dalam kesempatan ini menyarankan agar audensi dan koordinasi seperti ini harus selalu dilakukan
Sementara Wakil Ketua I Arus Abdul Karim saat menutup kegiatan tersebut meminta agar audensi ini dapat dilakukan lagi.
“Saat ini sebenarnya belum begitu efektif karena penyusunan APBD sudah dilakukan,”demikian Arus Abdul Karim (**).
