Tangani PMKS, Dinsos Palu Integrasikan Lintas Sektor dan Daerah

PALU,CS – Dinas Sosial (Dinsos) Palu menyusun bersama pola baru penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Palu.

PMKS adalah orang-orang yang menjadi Gelandangan dan Pengemis (Gepeng), anak jalanan, Lansia dan anak terlantar serta pemulung.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Palu, Romi Sandy Agung menjelaskan, rencana penanganan PMKS nantinya akan dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Hal tersebut sudah dibahas dalam forum grup diskusi yang digelar bersama pihak terkait.Diantaranya Dinsos Sulteng, Balai Kemensos, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulteng, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Sulteng, Dinsos Kabupaten Donggala dan Sigi.

Baca Juga :  Pemkot Palu Jelaskan Empat Ranperda ini di DPRD

“Jadi pola penanganan PMKS ini nantinya akan dilakukan terintegrasi dan berkelanjutan,”kata Romi, Kamis 23 September 2021.

Menurutnya, pola penanganan PMKS yang dilakukan Dinsos di Kota Palu selama ini masih sangat terbatas. Utamanya menyangkut upaya pembinaan dalam rumah singgah.

Pembinaan yang dilakukan di rumah singgah terhadap PMKS yang terjaring penertiban kata Romi, memiliki batas waktu. Dalam proses pembinaan tersebut pihaknya juga melakukan upaya reunifikasi atau mempertemukan PMKS dengan keluarga. Namun terhadap PMKS yang tidak menemukan keluarganya, maka PMKS bersangkutan terpaksa dilepas kembali.

Baca Juga :  FKUB Sulteng Gandeng Pemuda Lintas Agama Layani Tamu Haul ke 56 Guru Tua

“Jadi tidak ada kelanjutan penanganan setelah batas waktu itu berakhir. Sementara pola berkelanjutan belum ada ditingkat provinsi,”jelasnya.

Karena itu, melalui pola penanganan terintegrasi nantinya diharap bisa menjadi ruang atas penanganan PMKS yang berjalan secara berkelanjutan.

Forum grup diskusi tersebut nantinya akan kembali dilanjutkan bersama untuk menyusun langkah strategis bersama. Setelah itu direncanakan untuk melaksanakan rencana aksi bersama.

Romi menambahkan, dalam pola penanganan terintegrasi ini terdapat unsur Dinas Sosial Kabupaten Donggala dan Sigi. Sebab, kebanyakan PMKS dari segmen Gepeng dan anak jalanan yang terjaring razia penertiban berasal dari dua kabupaten ini.

Baca Juga :  Wali Kota Palu Ajak Pengurus Masjid Ikut Vaksinasi

“Maka pola integrasinya nanti melibatkan pihak dinas sosial dua kabupaten tersebut,”paparnya.

Pola integrasi ini juga rencananya akan dikomunikasikan dengan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Sebab berdasarkan data reunifikasi yang pernah dilakukan, sejumlah PMKS ini juga berasal dari dua provinsi tersebut.

Sejauh ini pihaknya telah melakukan pembinaan PMKS sebanyak 124 di rumah singgah Dinsos Palu.
Serta melakukan reunifikasi sebanyak 6 orang tahun 2020 dan sebanyak 22 orang tahun 2021 ***

Pos terkait