Terkait Pergeseran Pokir, Sri Indraningsih Lalusu “Semprot” Bappeda Sulteng

SULTENG, CS – Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulteng dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng membahas Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Daerah Belanja -Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) tahun 2021 digelar kedua kalinya pada Rabu 22 September 2021.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Sulteng Hj Nilam Sari Lawira dan Wakil Ketua 1, Arus Abdul Karim.

Ketua Komisi 1 DPRD Sulteng, Sri Indraningsih Lalusu dalam kesempatan ini menyoroti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terkait adanya pergeseran anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir).

Pertama, Sri Indraningsih Lalusu mempermasalahkan keputusan sepihak Bappeda yang memaksakan kegiatan Pokirnya dipindah ke dinas pertanian.

Baca Juga :  Keluarga Korban Penembakan Polisi Temui Gubernur Sulteng

“Kenapa diarahkan ke dinas pertanian. Ada apa di dinas pertanian. Saya tidak setuju. Jangan bikin emosi,jangan baku tahan ilmu,”semprot Sri Indraningsih Lalusu.

Dia mencontohkan adanya kegiatan peningkatan jalan di daerah transmigrasi. Namun pihak Bappeda memaksakan digeser ke dinas pertanian.

“Di daerah transmigrasi kita mau bikin jalan. Kenapa ngotot mau diarahkan ke dinas pertanian.
Bagaimana Pokir yang bergeser.  Ada yang agak jelas mau diterima. Tapi ada juga yang Tejo,”bebernya.

Selanjutnya anggaran Pokir pengadaan kendaraan tiga roda pengangkutan sampah pada satu wilayah di daerah pemilihannya.

“Kuta mau bantu rakyat untuk pengangkatan sampah di kampung kendaraan tiga roda. Tapi katanya tidak bisa dilaksanakan karena tunggu ganti merek. Kalau merk kaisar tidak ada di Palu harus ke Makassar,”ujarnya.

Baca Juga :  Sri Indraningsih Lalusu Reses di 4 Titik di Kabupaten Banggai

Akhirnya menurut Sri Indraningsih Lalusu, anggaran tersebut digeser ke ABT.

“Begitu saya tunggu, diakui anggaran sudah tidak ada karena alasan Kabidnya berganti. Disuruh tanya sama yang lama. Kalau menggeser harus ada prosedur. Jangan cuma hanya karena alasan pergantian Kabid. Ini bukan bergeser tapi ditilep,”tandasnya.

Sri menyatakan, anggaran Pokir yang melekat pada Anggota DPRD Sulteng mempunyai efek politik.

“Kedudukan kita semua perbantuan untuk rakyat itu  ada efek politiknya. Ini cara politik kami untuk membantu masyarakat,”jelasnya lagi.

Ia berharap hal ini perlu menjadi perhatian penting Bappeda Sulteng. Karena permasalahan pergeseran dan hilangnya anggaran kegiatan Pokir sudah menjadi momok bagi kalangan Anggota DPRD Sulteng.

Baca Juga :  Raperda APBD 2024 Sulteng Rp 5 Triliun Lebih

“Tolong Bappeda jangan bertahan. Kalau masih ada dinas lain silahkan. Karena ini bapak pe doi, ini uang rakyat,”tekannya.

Hilangnya anggaran kegiatan Pokir di Bappeda Sulteng ini juga diakui Ketua DPRD Sulteng, Nilam Sari Lawira.

Karena itu ia berharap hal ini harus menjadi perhatian bagi Bappeda untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja.

“Tolonglah jangan main geser tanpa pemberitahuan. Sebenarnya bisa diselesaikan jika ada komunikasi yang baik,”demikian Nilam Sari Lawira.(TIM).

Pos terkait