Diah Puspita: Perda P3HA Palu Jamin Pemenuhan Hak Anak

PALU,CS – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Palu, Diah Puspita mengatakan Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (P3HA) dilahirkan untuk memberi jaminan akan pemenuhan hak-hak terhadap anak.

Dengan begitu, hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan bisa terlaksana dengan baik.

Perda ini menurutnya juga akan memberi perlindungan terhadap anak dari kekerasan dan diskriminasi.
Dengan Perda ini pula, anak Indonesia nantinya yang akan tumbuh berkembang secara berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera bisa diwujudkan.

Baca Juga :  Imran Lataha Pimpin Rapat Emergency Dampak Banjir di Kota Palu

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan,”kata Diah Puspita dalam sosialisasi Perda tersebut, Selasa 26 Oktober 2021 di Kantor Wali Kota Palu.

Perda ini merupakan Perda yang pembahasannya mendapatkan prioritas DPRD Palu. Sosialisasi Perda dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Anak (DP3HA) Palu, Selasa 26 Oktober 2021 di Kantor Wali Kota Palu.

Asisten Administrasi Umum Setda Kota Palu, Imran Lataha yang mewakili wali kota dalam kesempatan ini menyatakan, keberadaan Perda P3HA sangat penting sebagai langkah strategis dalam memberi perlindungan terhadap anak. Perda ini menurutnya juga akan mendorong anak untuk mendapatkan haknya sebagai anak.

Baca Juga :  Buka GSI Roadshow, Wawali Kota Palu : Ini Upaya Strategis Mendorong Ekonomi Kreatif

Sebab anak adalah penerus keberlangsungan suatu daerah. Menjadi kewajiban pemerintah daerah dan stakeholders terkait lainnya untuk mengupayakan hak dasar hidupnya.

Dengan lahirnya Perda ini, Imran menambahkan juga akan menjadi regulasi untuk menghindarkan anak dari segala bentuk kekerasan.

“Menghindarkan anak dari perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran. Serta terlindunginya kesempatan mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal,”katanya.

Kegiatan sosialisasi turut dihadiri Ketua Komisi A DPRD Palu, Mutmainah Korona yang sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.(***).

Pos terkait