SULTENG,CS – Komisi II DPRD Sulteng mengelar Rapat Dengar Pendapat ( RDP) dengan instansi terkait berkaitan dengan pembahasan dan pemantauan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah( APBD) tahun 2021 dan APBD Perubahan tahun anggaran 2021, Selasa 26 Oktober 2021.

Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Sulteng Yus Mangun di dampingi Wakilnya HM Nur Rahmatu dan Sekretaris komisi, Irianto Malingong serta beberapa anggotanya.

RDP menghadirkan instansi mitra masing- masing diantaranya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pangan Sulteng, Dinas Perkebunan dan Peternakan, BPKAD dan Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda) Sulteng.

Rapat ini dikuti Wakil Ketua I DPRD Sulteng HM Arus Abdul Karim.

H Zainal M Daud yang menyampaikan soal salah satu obyek pajak yakni Pajak Kenderaan Bermotor ( PKB) di wilayah Sulteng berbatasan dengan Provinsi Gorotalo, lebih cenderung membeli kendaraan dari provinsi tentangga tersebut karena prosedur pengurusan pajak lebih tanggap dan singkat. Hal ini menyebabkan secara otomatis berdampak pada kenaikan pajak.

Irianto Malingong dalam RDP ini mengeluhkan soal groping Pokok-Pokok Pikiran (Pokir). Sementara Muslih mengeluhkan kenaikan harga bibit dari yang ada di katalog.

Selanjutnya Elisa Bunga Allo yang juga menyampaikan sejumlah hal yang memerlukan perhatian dan keseriusan dari instansi terkait.

Menanggapi segala keluhan dan masalah, Yus Mangun mengutarakan beberapa solusi agar semua pihak dapat bersesuaian dan program berjalan dengan baik serta sesuai dengan standar teknis yang ditentukan.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulteng, Tri Iriani Lamakampali mengatakan, hambatan dan keluhan yang mencuat dalam RDP terjadi karena lebih pada miss komunikasi.

Sebab kata dia, pihaknya selalu mengikuti aturan dan mengkoreksi jika ada sesuatu yang tidak bersesuaian.

Terkait keluhan soal pajak PKB, Muh Nur mewakilk Bapenda mengungkapkan bahwa pihaknya selama ini menuntaskan soal pajak kenderaan tersebut paling lambat 3 minggu.

Menurutnya, proses yang lama biasanya berada di kepolisian. Sehingga pihaknya harus lebih membangun komunikasi dari pihak pihak terkait.

Setelah mendengarkan berbagai hal tersebut pimpinan rapat mengungkapkan akan menuntaskan seluruh keluhan dan kendala sebelum masuk dalam pembahasan.(***).