SULTENG, CS – Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengajak semua pihak bergerak bersama, bersinergi dan memberikan dukungan melakukan intervensi yang komprehensif pada kondisi Sulteng yang masuk dalam 10 besar, sebagai provinsi dengan stunting tertinggi nasional.
“Salahsatunya melalui pelayanan Keluarga Berencana (KB). Merencanakan keluarga yang sehat dan sejahtera dengan KB, bagaimana jarak antar kehamilannya, merupakan salah satu hal untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta upaya untuk pencegahan stunting, jarak kelahiran perlu diperhatikan yaitu idealnya lebih dari 3 tahun.” ucap Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan TP-PKK Sulteng, Hj. Intjesari Pasau, S. Pd., M.Si, saat meresmikan pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP) dan Non MKJP yang dilaksanakan serentak di seluruh Fasilitas Kesehatan (Fases) se Sulteng, Senin 1 November 2021.
Kata Intjesari, dengan total 2.985 juta jiwa penduduk Sulteng, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, dengan komposisi penduduk kelompok umur 0 sampai 4 tahun, terdapat 162.200 jiwa atau 5.43 persen, pemerintah menargetkan stunting turun menjadi 14 persen di tahun 2024. Dimana, pada tahun 2018 data riset kesehatan dasar (riskesdas) angka stunting di Sulteng sebesar 32,2 persen dan wasting 12,2 persen.
”Perlunya dukungan dari ketua TP-PKK di kabupaten/kota untuk menurunkan stunting di 13 kabupaten/kota, meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan IPM. Mohon agar TP-PKK selalu berkoordinasi dengan sektor terkait untuk menggerakkan masyarakat, manfaatkan momen penting di daerah,” pintanya.
Dikesempatan itu, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulteng, Dra. Maria Ernawati menyampaikan, berdasarkan hasil laporan pengendalian lapangan (dallap) atau statistik rutin BKKBN, terdapat 537.352 Pasangan Usia Subur (PUS) di Sulteng dan sebesar 78.1 persen menjadi peserta KB aktif. Sementara kualitas ber KB melalui pemakaian MKJP masih relative rendah, di angka 24,08 persen, dengan target 25,39 di tahun 2021.
Untuk itu Maria Ernawati berharap, momentum itu dapat memberikan hasil yang terbaik dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pencapaian program pembangunan keluarga, kependudukan dan KB.
“Dengan bekerjasama PKK dengan kadernya yang luar biasa sampai dasa wisma, kemudian TNI yang di lini lapangan, ada juga Babinsa, IBI yang siap melayani sampai di faskes, ada bidan desa, serta penyuluh KB dan kader yang luar biasa bisa bersinergi di lapangan, pelayanan KB yang kita laksanakan bisa terlaksana denga baik,” tandasnya. **
