SULTENG,CS – Sosialisasi penguatan nilai-nilai kebangsaan digelar Makorem 132 Tadulako, Kamis 4 November 2021. Kegiatan ini untuk meningkatkan nilai-nilai kebangsaan dan penangkalan faham radikalisme.
Sosialisasi yang digelar di Makorem 132 Tadulako dihadiri Direktur Pengarahan Komponen Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI, Brigjend Tandyo Budi
Ketua Komisi I DPRD Sulteng Hj Sri Indraningsih Lalusu dalam kesempatan ini hadir mewakili pimpinan DPRD Sulteng.
Juga hadir Ketua FKUB Sulteng Prof H Zainal Abidin, Kasubdit Hannirmil, Para Kasi Korem 132/Tadulako, tokoh masyarakat, agama, adat dan beberapa perwakilan resimen mahasiswa.
Tandyo Budi dalam sambutannya mengatakan, saat ini para pendiri negara menyadari bahwa keberadaan masyarakat yang majemuk merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus diakui, diterima, dihormati dan dijaga serta diikat suatu identitas.
Para pendiri lalu mewujudkan konsepsi kebangsaan dan kenegaraan yang berkaitan dengan dasar negara yaitu Pancasila dan UUD 1945 yang terbingkai dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) denagn semboyan bhinneka tunggal ika.
“Sehingga begitu pentingnya nilai-nilai kebangsaan ini bagi kita semua. Karena itu merupakan bentuk pengokohan eksistensi sebagai bangsa dan negara kuat, bersatu, berdaya saing. Serta demi terjaganya nilai-nilai searah dan kecintaan terhadap tanah air,”jelas Tandyo.
Saat ini kata Tandyo, masyarakat dunia khususnya Indonesia senantiasa dihantui adanya faham-faham radikalisme dan aksi terorisme yang dapat mengancam stabilitas negara. Karena faham radikalisme dan aksi terorisme ini mencerminkan sikap ekstrim yang menginginkan perubahan secara cepat dan mendasar terhadap hal-hal yang dianggap fundamental dari kelompok berfaham radikalisme.
Sikap ekstrim tersebut seringkali diimplementasikan melalui tindakan teror, ancaman dan anarkisme terhadap bangsa dan negara.
Karenanya Tandyo menekankan bahwa sikap atau faham radikalisme dan terorisme hendaknya jangan dikaitkan dengan satu agama tertentu saja. Tetapi itu semua bisa terjadi pada semua agama atau golongan.
“Kita tidak boleh cenderung memberi stigma negatif terhadap agama tertentu,”tekannya.
Menurutnya tugas pemberantasan faham radikalisme dan terorisme bukan hanya sebatas pada aparat keamanan saja. Hal itu merupakan tugas bersama. Karena itu peran aktif masyarakat, tokoh masyarakat, agama, adat sangat membantu tugas aparat keamanan. Terutama dalam melakukan pendeteksian dini dan pencegahan dini untuk mewaspadai munculnya gerakan-gerakan atau faham radikalisme dan terorisme.
Ketua Komisi 1 DPRD, Sulteng Hj Sri Indraningsih Lalusu dalam sambutannya menyebut, sosialisasi kebangsaan tersebut sangat bagus untuk dilaksanakan.
Dari tema kegiatan saja sudah menggambarkan konekting dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Sulteng.
Sulteng menurutnya menjadi perhatian bersama terkait masalah terorisme di Kabupaten Poso dan sekitarnya.
“Semoga sosialisasi seperti ini dapat juga dilakukan DPRD Sulteng dengan melibatkan 13 Kabupaten kota yang di Provinsi Sulteng,”jelasnya.
DPRD Sulteng jelas Sri Indraningsih Lalusu juga menjadikan prihatin pada operasi madago raya yang begitu bersemangat dalam menuntaskan terorisme di Poso
Karena itu, Sri Indraningsih Lalusu mengaku bahwa pihaknya siap membantu dari segi anggaran demi kelancaran operasi madago raya.
Dia menambahkan saat ini Komisi-1 DPRD Sulteng sedang menggagas Rancangan Peraturan Daerah (Perda) terkait penanganan dan pengawasan korban teroris yang di Provinsi Sulteng.(***)
