SULTENG,CS – PT IMIP dengan tegas membantah data yang dikeluarkan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulteng terkait tingginya jumlah pengangguran disekitar wilayah kerja PT IMIP yakni Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali.
Data tersebut menjadi salahsatu materi dalam kegiatan Koordinasi dan Komunikasi (Korkom) dalam daerah yang digelar Anggota DPRD Sulteng bersama manajemen PT IMIP, Sabtu 20 November 2021 silam di gedung serbaguna PT IMIP.
Dalam Korkom ini, rombongan DPRD Sulteng yang dipimpin Ketua Komisi IV Alimudin Pa’ada datang bersama pihak Disnakertrans Sulteng. Awal pertemuan Alimudin Pa’ada menyoroti sekaitan banyaknya isu masalah tentang tenaga kerja di PT IMIP Morowali.
Karena itu kunjungan Korkom menurutnya untuk memastikan bahwa isu-isu yang berkembang di luar tentang ketenaga kerjaan di PT IMIP tidak menjadi simpang siur.
“Karena data di Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sulteng menyebut bahwa di areal tambang masih banyak tingkat pengangguran. Untuk itu kami disini menanyakan langsung seperti apa kondisi di lapangan,”kata Alimudin.
Anggota DPRD Sulteng yang ikut dalam Korkom antara lain, Huisman Brant Toripalu, Marlelah, Sonny Tandra dan Aminulla BK. Mereka umumnya menyoroti soal bagaimana penanganan limbah pabrik PT IMIP dan juga masalah CSR.
Marlelah mengatakan, harusnya dana CSR juga diprioritaskan untuk masalah peningkatan taraf kehidupan ekonomi melalui UMKM serta membantu pemerintah dalam program memperkecil stunting dan gizi buruk.
Faisal Lahadja dan H Zainal Abidin Ishak dalam kesempatan itu menyinggung soal penanganan masyarakat lokal dalam hal pendidikan.
Sementara Sonny Tandra menyoroti masalah kemacetan dan masalah penanganan pemulihan Covid 19.
Menanggapi, Joko selaku Humas PT IMIP menjelaskan bahwa masalah ketenaga kerjaan yang ada di Bahodopi tidak seperti data yang ada di Dunas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulteng.
“Kami selalu mengutamakan pekerja lokal dengan keterbatasan latar pendidikannya. Kami juga melakukan kontrol terhadap para pekerja yang baru atau pekerja yang sudah keluar dan itu dilakukan setiap bulanya bersama Dinas Tenaga Kerja Morowali,”kata Joko.
Dalam hal pendidikan, PT IMIP ujar Joko telah membangun gedung politeknik prosesnya kini dalam tahap perluasan.
“Karena Politeknik setiap tahunya meluluskan 96 siswa,” kata Joko yang mengaku sebagai pengurus dewan masjid.
Sementara untuk masalah limbah, PT IMIP kata dia tidak akan membuang limbah secara langsung ke laut sebelum terlebih dulu ditangani secara khusus. Sehingga yang di buang ke laut itu bukan lagi dalam bentuk limbah baterai
“Adapun yang dibuang ke laut itu limbah limbah lokal dan limbahnya suda ditreatment terlebih dahulu dan kami juga menjaga pencemaran yang ada di laut. Itu dilakukan seperti dengan membuka dan menanam bakau seluas 10 hektar dilingkungan areal tambang,”paparnya.
Selanjutnya sorotan terkait kerapnya kecelakaan lakalantas di areal tambang di Kecamatan Bahodopi serta terjadi kemacetan panjang pada saat jam pulang kerja atau pergantian shift kerja. Kondisi itu terjadi menjelang sore dan malam hari lalu berulang pagi hari.
Untuk masalah kemacetan, PT IMIP melalui Sultan menjelaskan, bahwa problem kemacetan dan pengelolaan parkir kendaraan pekerja memang mendapat sorotan yang luar biasa dari pemerintah Kabupaten Morowali.
“Untuk masalah ini kami akan membangun beberapa jalan alternatif dan areal parkiran yang akan dibuka sekitar 5 sampai 10 hari,”ucapnya.
Menutup pertemuan itu, Alimudin Pa’ada mengatakan DPRD Sulteng akan siap membantu untuk program program PT IMIP dalam hal peningkatan kwalitas taraf hidup dan perekonomian masyarakat Sulteng khususnya Morowali.
Sedangkan terkait masalah data pengangguran pada Dinas Tenaga Kerja Sulteng, Alimudin meminta d untuk memperbaiki data-data tersebut.
“Biar tidak ada kesalahpahaman data dari pemerintah provinsiropinsi dan PT IMIP,”pungkasnya (**/TIM).
