PALU,CS – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI menemukan 15 data penerima stimulan Kota Palu yang bermasalah. Sebelumnya BNPB melakukan review terhadap data baru usulan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Palu yakni sebanyak 4.770 Kepala Keluarga (KK).
Kepala Pelaksana BPBD Palu, Presli Tampubolon menjelaskan, 15 KK usulan baru itu dianggap bermasalah lantaran terjadi kegandaan dan ketidaklengkapan adminstrasi.
Dari 15 itu sebut Presli, 13 diantaranya ditemukan ganda dengan data sebelumnya. Sedangkan 2 data lainya tidak lengkap baik Nomor Induk Kependudukan (NIK) maupun Nomor Kartu Keluarga (NOK).
Dengan begitu kata Presli, hasil rivew usulan baru data penerima stimulan yang diserahkan kembali untuk kepentingan pemberkasan dan penyaluran tersisa sebanyak 7.755 KK.
“By nama by adress (BNBA) secara total diajukan sebanyak 4.770 yang diakses BNPB untuk kepentingan rivew. Namun 15 ganda dan tidak lengkap NIK dan NOK,”ungkap Presli.
Meski demikian, pihaknya lanjut Presli tetap akan melakukan upaya agar data yang ditemukan tidak lengkap NIK dan NOK tersebut bisa dilakukan penyempurnaan. Sepanjang data tersebut memang benar dan hanya terjadi ketidaklengkapan saja.
“Kami sudah teruskan KPA dan PPK progam Rehab-Rekon. Apakah bisa dilakukan penyempurnaan atau tidak untuk kembali melakukan prosedur review APIP,”pungkasnya.
Untuk diketahui data 4.755 ini merupakan data usulan penerima stimulan baru yang diajukan BPBD Palu.
Sebelumnya BNPB merekomendasikan untuk dilakukan perpanjangan tahap kedua penyaluran dana bantuan stimulan perbaikan rumah rusak akibat bencana alam 28 September 2018 di Kota Palu.
Perpanjangan dilakukan berkaitan dengan adanya usulan baru termasuk masih adanya penerima stimulan yang telah disalurkan sebelumnya yang belum menyelesaikan pekerjaan dan surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Perpanjangan tersebut juga telah mendapat persetujuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI mengingat masih adanya anggaran hibah stimulan yang tersisa di las daerah Kota Palu.(TIM).
