Nahdiyin dan Abna’ulkhairaat Tolak Kedatangan Khalid Basalamah di Kota Palu, Ini Saran PKB untuk Walikota

PALU, CS – Rencana kedatangan ustadz Khalid Basalamah ke Kota Palu, mendapat respon penolakan dari Nahdiyin dan Abna’ulkhairaat serta segenap keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kota Palu.

Ketua Dewan Syuro Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Ir. Alwi Aljufri, MPd.I., dalam keterangan persnya, di Palu 13 Januari 2022 menegaskan, sebagai partai pengusung  pasangan Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE, dan dr. Renny Lamadjido, M.Kes, DPW PKB Sulteng menjelaskan kronologis sikap tegas PKB yang tidak memberikan tempat kepada kalangan berfaham takfiri.

Dikatakan Habib Alwi, bahwa ada surat atas nama Wali Kota Palu yang mengundang ormas-ormas dalam rangka permintaan, ada satu Yayasan yang meminta untuk mendatangkan ustadz Khalid Basalamah dalam tablig akbar di Kota Palu.

“ Pada intinya, surat itu baru bermohon untuk mendapatkan izin. Atau belum mendapatkan izin dari Walikota dan Wakil Wali Kota Palu. Itu baru meminta pendapat dari masyarakat tentang permintaan dari Yayasan itu. Bukan berarti mengizinkan, “ tegas Habib Alwi Aljufri.

Sehingga, tambah Habib Alwi, itu menjadi pertimbangan bagi Walikota apakah memberikan izin atau tidak.

“ Jangan nanti dibawa-bawa nama pak Walikota dan ibu Wakil Walikota sebagai pendukung. Bahwa di media sosial di sebutkan bapak Walikota dan ibu Walikota sebagai pendukung Wahabi. Kegiatan ini belum ada izinnya, “ tambah Habib Alwi.

Menyikapi hal ini, Habib Alwi menyatakan, pihaknya meminta agar Walikota dan Wakil Walikota mempertimbangkan pendapat masyarakat, ormas-ormas yang menyampaikan itu, kalau seandainya akan menimbulkan gejolak di Kota Palu sebaiknya jangan dulu di izinkan.

“Baguslah Walikota itu membuat rapat terlebih dahulu untuk meminta pendapat dari ormas-ormas. Saya kira sebagian besar ormas itu ada banyak yang menghubungi saya yang meminta agar izin itu ditolak. Tetapi saya arahkan mereka untuk menghadiri rapat guna menyampaikan pendapat-pendapat sehingga Walikota mempunyai pegangan dan pertimbangan untuk tidak mengeluarkan surat izin. Sesuai alasan-alasan yang akan berkembang dalam rapat tersebut, “ papar Habib Alwi.

Menurut Habib Alwi, secara pribadi pendapat yang disampaikannya, sebaiknya Walikota mempertimbangkan aspek keamanan Kota Palu. Sebelum munculnya hal-hal yang tidak diinginkan. (MOH. YAMIN)

Pos terkait