MOROWALI, CS – Kepala Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Nulfai menegaskan bahwa sejauh ini belum ada komunikasi yang terbangun antara Pemerintah Desa dan masyarakat dengan PT Bumi Nickel Bungku (BNB).
Olehnya itu jika memang PT BNB mempunyai niat memberikan dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dari hasil penambangan, maka Pemerintah Desa beserta seluruh masyarakat Kolono belum bersedia menerimanya.
“Kami belum bersedia menerima. Karena masih ada ketimpangan dalam hal pembagian,”tutur Nulfai, di Kantor Desa Kolono, Kamis 27 Januari 2022.
Disebutkannya jika dana PPM ke Desa Kolono ataupun untuk beberapa desa binaan yang lain nilai nominalnya rendah berbanding jauh dengan Desa Bahomoahi atau Desa Ule Lere yang mungkin lebih tinggi, hal itu sangat rasional.
“Desa Bahomoahi maupun Ulu Lere sebagai desa penghasil juga masih dekat area penambangan PT BNB,”sambung Nulfai.
Menurutnya, bagi masyarakat dan Pemerintah Desa Kolono memang tidak mempermasalahkan dana PPM ke Desa Bahomoahi dan Ule Lere yang tak disamakan dengan desa binaan lainnya, menjadi permasalahan PPM Desa Bahomotefe dan Desa Kolono.
“Apasih bedanya Bahomotefe dengan Kolono. Kenapa PPM Bahomotefe nilainya diatas dari Kolono. Kalaupun itu memang sudah menjadi keputusan PT BNB bukan juga masalah. Tetapi kami hanya meminta dipastikan aliran sungai Desa Kolono airnya tidak terdampak. Belum lagi jika bicara soal peta IUP PT BNB wilayahnya juga berada di Desa Ule Lere dan Kolono,”ungkapnya.
Diharapkannya agar PT BNB segera melakukan sosialisasi di Desa Kolono. Sehingga dapat membuka ruang PT BNB mempersentasikan program-program pemberdayaan sekaligus mengetahui keinginan masyarakat.
“Kami menunggu kedatangan PT BNB melakukan sosialisasi. Yang jelasnya kita semua mempunyai keinginan sama bagaimana menjaga investasi dengan sebaik-baiknya,”tuturnya.
Seperti yang sudah diketahui PT BNB memiliki enam desa di Kecamatan Bungku Timur yang masuk desa binaan. Desa Ulu Lere, Bahomoahi, Onepute Jaya, Bahomotefe, Kolono dan Desa Geresa.(MRM)
