PALU,CS – Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) kini mulai melakukan sejumlah langkah strategis dalam rangka percepatan penurunan stunting di daerah itu.
Kepala DP3AP2KB Bangkep Silveria Bailia menjelaskan, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bappenas tahun 2020, Bangkep ditetapkan masuk dalam lokus percepatan penurunan stunting terintegrasi pada 15 desa
Lalu berdasarkan SK Bupati Bangkep nomor 111 tahun 2021 ditetapkan sebanyak 25 desa lokus penurunan stunting berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM). Basis data E -PPGBM ini diambil dari data aktifitas penimbangan Balita.
Kemudian untuk penentuan lokus tahun 2022 diambil dari data E-PPGBM per Agustus tahun 2020.
Menurutnya, tahun 2021 Kabupaten Bangkep telah melakukan dua intervensi. Yakni intervensi secara spesifik yang berperan 30 persen dalam penanganan Stunting. Intervensi ini umumnya dilakukan dinas kesehatan.
Sedangkan DP3AP2KB Bangkep bersama mitra terkait jelasnya melakukan penanganan secara sensitif. Karena intervensi ini berperan sekitar 70persen dalam pencegahan dan penurunan stunting.
“Intervensi sensitif ini dilakukan umumnya bersama lintas sektor. Kalau untuk spesifik kebanyakan dia 1000 HPK. Sedangkan untuk intervensi sensitif itu bukan cuma kepada 1000 HPK tapi kepada seluruh masyarakat,”jelas Silveria Bailia.
Silveria menerangkan, DP3AP2KB Bangkep melaksanakan progam terkait dengan dua kementerian. Yakni Kementerian P2KB dan Kementerian P2KB.
“Dua kegiatan dan program penurunan stunting pada dua kementerian ini dilaksanakan dengan intervensi secara spesifik,”terangnya.
Untuk kegiatan berkaitan P3A, pihaknya melakukan sosialisasi Perda kota layak anak. Serta penanganan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Sementara terkait P2KB, pihaknya melakukan edukasi pemahaman tentang 1000 hari pertama kehidupan (HPK) bagi ibu dan keluarga yang memiliki Balita. Juga melakukan pemahaman kesehatan reproduksi dan stunting bagi remaja sebagai calon pengantin.
“Intinya ada tiga macam penanganan stunting. Yakni berkaitan dengan pola asuh, pola makan dan sanitasi. Kami sendiri di DP3AP2KB melakukan pendekatan lebih kepada pola asuh,”katanya.
Selanjutnya DP3AP2KB juga melakukan kegiatan pengadaan BKB kids eliminasi masalah anak stunting (Emas) dan pengadaan kids siap nikah.
Karena menurutnya penanganan stunting bukan cuma soal 1000 HPK. Akan tetapi perlu dimulai dari remaja hingga 1000 HPK. Atau pada saat orang memiliki balita agar tahu pola asuh anak yang baik.
Contohnya kata Silveria dengan melakukan pengukuran 7 fungsi kognitif anak yang dipantau dengan kartu kembang anak.
“Semisal ada balita 12 bulan harus bisa ucap dua kata dengan benar. Ini terus dipantau melalui buku kembang anak agar orang tua bisa melakukan langkah tepat,”sebutnya.
Kabupaten Bangkep berdasarkan data E-PPGBM menetapkan angka stunting sebesar 23 persen pada tahun 2020. Sementara tahun 2021 ditetapkan sebanyak 21.8persen.
Karena itu, tahun ini pihaknya juga telah melakukan studi banding dan koordinasi kepada pihak Kemendagri terkait penurunan stunting.
Lalu menjalin kerjasama dengan UGM melakukan analisis situasi untuk kepentingan penetapan lokus 2023 sekaligus mengetahui progam apa yang layak dan sesuai dalam penanangan stunting
“Karena kasus stunting tiap daerah inikan berbeda-beda. Cara kita kita memperlakukan masyarakat itu berbeda-beda sehingga kita dapat melakukan penanganan stunting. Karena yang sulit itu adalah menyangkut perubahan perilaku.
Ia menambahkan DP3AP2KB juga telah beberapa kali melakukan pertemuan koordinasi dengan OPD terkait untuk menyamakan persepsi dalam penanganan stunting.
“Kami juga menjalin kerjasama dengan Untika untuk bersinergi dalam melakukan intervensi,”jelasnya lagi.
Sejauh ini menurut Silveria pihaknya telah melangkah pada aksi ketiga yakni menyangkut tentang aksi rembuk stunting tingkat desa di Bangkep. Setelah sebelumnya melakukan aksi pertama yaitu tentang analisis dan situasi (Ansit) dan aksi ke 2 berkaitan dengan progam kerja
Terkait dengan aksi ke 3 ini, pihaknya lanjut Silveria telah berkoordinasi dengan dinas pemberdayaan masyarakat desa. Ia menyebut hasil rembuk dari semua desa akan dirangkum dalam satu dokumen agar semua pihak terkait mengetahui apa hasil rembuk stunting tersebut.
“Bangkep itu terdiri dari 141 desa dan 4 kelurahan. Ini mesti dilihat dulu yang masuk dalam lokus percepatan penurunan stunting,”pungkasnya (TIM).
