JAKARTA,CS – Penundaan Pemilu yang kini santer menjadi isu hangat yang diulas secara lugas Wakil Ketua Dewan Syura DPP PKS, Moh Sohibul Iman saat menutup Konsolidasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan Fraksi PKS se-Indonesia, Jumat 26 Maret 2022.

“PKS yang pertama menyatakan menolak penundaan Pemilu dan sampai saat ini tetap konsisten. Alhamdulillah, sampai saat ini, dinamikanya sudah lima Parpol yang ikut menolak penundaan Pemilu,”kata mantan Presiden PKS yang akrab disapa Ustadz MSI.

Menurutnya, PKS menilai bahwa di balik penundaan Pemilu ada masalah besar yang mengancam tatanan demokrasi yang saat ini, masih berjalan terseok-seok di Indonesia saat ini.

“Penundaan Pemilu, merusak tatanan yang lebih besar hanya untuk kepentingan istana. Penundaan Pemilu, mengorbankan dan mengabaikan tatanan demokrasi yang telah diperjuangkan dengan berdarah-darah oleh mahasiswa dan rakyat sejak 1998,”kata Sohibul Iman.

Mengutip pendapat Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, ada empat indikator matinya demokrasi di sebuah negara. Menurut Ustadz Sohibul, bahwa kematian demokrasi, tidak hanya karena adanya kudeta yang dilakukan militer.

“Pemerintahan sipil yang dipilih melalui mekanisme demokrasi pun bisa menyebabkan kematian demokrasi dan membawa pada pemerintahan yang otoriter,”katanya.

Menurutnya lagi, bahwa indikator yang disebutkan Steven Levitsky dan Daniel Zilbatt tersebut, mulai tampak saat ini.

“Puncaknya adalah wacana yang digulirkan pemerintah soal penundaan Pemilu 2024 hingga ke 2027,”sambungnya.

Masih menurut buku bagaimana Demokrasi Mati, bahwa kematian demokrasi tidak lain akan kembali membawa Indonesia ke era otoriter sipil.

Dalam sambutannya sebelum menutup Bimtek, Ustadz Sohibul mengapresiasi sikap tegas yang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, walaupun merupakan Partai utama pengusung Presiden, namun dengan tegas ikut bersuara menyatakan menolak penundaan pemilu.

“Kami mengapresiasi sikap Ibu Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan, yang komitmen dalam menjaga tegaknya demokrasi di Indonesia,”tandasnya.(Hnf/**)