PALU, CS – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, meninjau pasar dan gudang perusahaan ritel di daerah tersebut, Selasa 29 Maret 2022.
Kunjungan itu bertujuan untuk memastikan harga dan ketersediaan stok bahan pokok menjelang ramadhan.
Ditemui usai kunjungan, Ketua Komisi B, Ridwan Basatu yampaikan, berdasarkan hasil monitoring, pihaknya memastikan ketersediaan bahan pokok di pasar tradisional maupun mini market dan supermarket, stok pangan tercukupi hingga ramadhan.
Kata Politisi Partai Hanura ini, minyak goreng kemasan yang sebelumnya mengalami kelangkaan, akan mudah ditemukan. Hanya saja, harganya mengalami kenaikan yang kini berkisar Rp25 ribu hingga Rp27 ribu per liternya.
“Kebutuhan stok bahan pokok tercukupi, namun harganya memang sudah cukup mahal dan ini terjadi di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Lanjutnya, selain minyak goreng, beberapa komoditas bahan pokok lainnya juga mengalami sedikit kenaikan seperti yang terjadi disetiap jelang ramadhan.
“Kalau yang lain juga ada kenaikan tapi tidak banyak, dan itu sering terjadi setiap jelang ramadhan. Untuk rempah-rempah harganya masih stabil dan tidak mengalami kenaikan,” jelasnya.
Kemudian, selain minyak kemasan, minyak curah yang kini berkisar Rp16 ribu hingga Rp18r ibu per liternya, juga dipastikan aman dan terkcukupi untuk masyarakat Kota Palu yang kini banyak beralih dari minyak kemasan ke minyak curah.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kota Palu, Ajenkris yang juga tergabung dalam kunjungan itu menambahkan, untuk minyak kemasan Kota Palu akan menerima jatah 126 ton sebelum memasuki bulan ramadhan. Stok tersebut dipastikan cukup, karena kebutuhan minyak kemasan di Kota Palu hanya berkisar 37 hingga 40 ton setiap bulannya.
“Sesuai aturan Kemedagri, saat ini belum ada Harga Eceran Tetap (HET) tapi mengikuti mekanisme pasar,” jelasnya.
Ynag tergabung dalam rombongan Komisi B itu antara lain, Joppy Alvi Kekung dari Fraksi PDIP, Ratna Mayasari Agan dari Fraksi PAN, Rizki Harianti Ramadani dari Fraksi Demokrat, dan Andris dari Fraksi PKB. **
