Kota Palu Berandil Kurang Lebih 80 Persen Tekanan Inflasi Sulteng

PALU,CS – Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid membuka Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Palu, Rabu, 30 Maret 2022 di ruang rapat Bantaya Kantor Wali Kota Palu.

Rapat TPID dihadiri langsung Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulteng, Dwiyanto Cahyo Sumirat, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palu M Nasser dan Kepala Bulog.

Hadianto mengatakan, rapat koordinasi ini sangat penting dilakukan sebagaimana peran TPID dalam mengendalikan inflasi.

“Semoga nanti pimpinan BI dan BPS bisa memberikan arahan penguatan-penguatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah, oleh kita bersama sebagai TPID agar tingkat inflasi khususnya di Kota Palu bisa terkendali dengan baik,” ujarnya.

Baca Juga :  Wali Kota: Inflasi Kota Palu Dalam Posisi Cukup Aman

Menurutnya tingkat inflasi nasional sangat bergantung dengan pergerakan-pergerakan inflasi di daerah.

“Oleh karenanya kita harus bisa memberikan kontribusi positif agar bisa juga menjadi komponen pengendali inflasi di nasional,” lanjutnya.

Ia berpesan kepada para pimpinan OPD agar rapat kali ini dapat dijadikan sarana untuk menjaga parameter yang bisa menyebabkan inflasi dapat diketahui dengan baik.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Sulteng, Dwiyanto Cahyo Sumirat dalam paparannya menjelaskan secara umum kondisi perekonomian dan tingkat inflasi di Kota Palu.

Dia menjelaskan, Februari 2022 Kota Palu mengalami deflasi yang sekaligus mengakhiri inflasi yang berlangsung sejak Oktober 2021. Hal itu disebabkan antara lain karena penurunan harga komoditas Volatile food seperti minyak goreng, ikan laut segar dan angkutan udara.

Baca Juga :  Begini Upaya Kongkrit BI dan TPID Sulteng Untuk Kendalikan Inflasi

Dalam paparannya, Dwiyanto mengatakan, inflasi tahunan Kota Palu Februari 2022 sebesar 2,23 persen year on year (yoy) masih dalam rentang target inflasi nasional yakni sebesar 3±1persen (yoy).

Tekanan inflasi terjadi pada kelompok Volatile food didorong oleh penurunan harga ikan laut, minyak goreng dan beras. Lalu administered price disebabkan penurunan tiket angkutan udara. Kemudian inflasi inti didorong karena kenaikan tukang bukan mandor, pasir dan biaya sewa rumah.

Dia menambahkan Kota Palu mempunyai andil ±80persen terhadap tekanan inflasi Provinsi Sulteng. Secara historis dalam kurun waktu 2019-2022, tercatat adanya peningkatan tekanan inflasi selama bukan ramadan dan hari raya idul fitri.

Baca Juga :  Program IP 400 Kementerian Pertanian akan Diuji Coba di Parimo Sulteng

Kepala BPS Palu,M Naser dalam kesempatan ini mengurai tentang potensi terjadinya lonjakan harga kebutuhan pokok yang bisa memicu tekanan inflasi.(**/TIM).

 

 

 

Pos terkait