SIGI, CS – Sebagai ketua pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sigi, Wakil Bupati (Wabup) Sigi, Dr. Samuel Yansen Pongi menginginkan komitmen dan kerja keroyokan Instansi dalam percepatan penurunan stunting.
Menurutnya, masalah stunting bukan hanya beban tugas BKKBN, tetapi juga tanggungjawab pemerintah daerah dalam mewujudkan visi misinya menjadi kabupaten yang maju.
“Tantangan kita di stunting. Indikator daerah kita bisa bagus maju salah satunya stunting, semakin banyak stunting gagallah kita. Kita sudah terbantu dengan program dari provinsi dan pusat dimana akan masuk kesemua desa. Tinggal kita harus keroyokan, pertama samakan persepsi data,” ungkap Wakil Bupati saat menerima kunjungan audiensi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Tenny C. Soriton, S.Sos.,MM di kantor Bupati Sigi, Jumat 8 April 2022.
Kata Wabup, saat ini Sigi menjadi kabupaten dengan prevelensi stunting tertinggi di Sulawesi Tengah, yakni 40.7 persen. Olehnya, Pasca pengukuhan TPPS Kabupaten, pihaknya akan segera rembuk aksi konvergensi yang dilakukan dan menyamakan persepsi dalam penggunaan data yang akan dijadikan patokan dalam penanganan stunting. Termasuk data hasil PK21 yang akan disandingkan dengan data dari instansi lainnya.
“Saya mau cocokan, terimakasih data ini akan sangat membantu. Saya takutnya kalau tidak sama. Paling tidak itu jadi rujukan. Kalau stunting kita gunakan ini,” Ujarnya.
“Kabarnya TPPS Kabupaten Sigi akan dikukuhkan, Selasa pekan ke dua April. Ini akan menjadi yang pertama di Sulteng,” ucap Tenny C. Soriton.
Dirinya berharap, dalam pengukuhan tersebut dilakukan penandatanganan komitmen lintas sektor dalam menseriusi persoalan stunting, sebagaimana amanat dalam perpres 72 tahun 2021.
Tenny mengatakan, TPPS Kabupaten hingga desa nantinya akan dibantu oleh Satgas Stunting Provinsi dan kabupate/kota, serta Tim Pendamping Keluarga yang operasionalnya berasal dari dana APBN.
Tenny juga menyatakan, siap membantu memplublikasikan aksi kabupaten sigi dalam pencegahan stunting.
“Kami siap berkolaborasi. Kami siap untuk kabupaten Sigi,” aku Tenny.
Tak hanya stunting, beberapa indikator Program Bangga Kencana di Kabupaten Sigi juga membutuhkan perhatian dan dukungan Pemda.
Tenny menyebutkan, capaian peserta KB aktif, Peserta KB baru dan MKJP serta penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang tahun ini naik Rp1 Miliar dari tahun sebelumnya. Begitu juga sarana yang tersedia diharapkan bisa dimanfaatkan.
“RS Sigi sudah punya Laparoskopi, namun belum bisa digunakan karena belum ada tenaga yang terlatih. mohon pak Wabup difasilitasi. Jika berhasil difungsikan, sekali lagi Sigi menjadi kabupaten pertama yang menggunakan,” terang Tenny.
Menanggapi hal itu, Wabup menegaskan, pihaknya siap mendukung dan berjalanan beriringan untuk program Bangga kencana, termasuk kolaborasi dana APBD dan APBN, sehingga kedepan diharapkan Kabupaten Sigi menjadi rujukan setiap pelaksanaan kegiatan Bangga Kencana.
“Akan dilanjutkan dengan langkah-langkah nyata kedepan. Rancang dan usulkan DAK untuk pembangunan balai penyuluhan di Kecamatan Sigi Kota, berserta ruang pertemuan lengkap dengan gudang alokon. Sekalian bisa dibangun juga berdampingan untuk kantor KB Sigi dari APBD, supaya tidak lagi sewa tempat. Laparoskopi akan saya sampaikan langsung ke RS adakan pelatihan, pasti bisa,” sambungnya
Hadir pada audiensi ini Sekretaris Perwakilan BKKBN Sulteng Irmawati, SE.,MM, Koordinator Bidang KBKR Dra. Andi Kameriah, MAP. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi, Riadin, S.Sos., M.Si dan Kabid KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Fredi Alvianto, S.Farm., M.M., Apt. **
