DPRD Poso disarankan Segera Meminta Dana Pokir ke Bupati

SULTENG,CS – Anggota DPRD Provinsi Sulteng menyambut baik kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Pansus-I DPRD Kabupaten Poso, Selasa 24 Mei 2020 di Ruang Baruga Kantor DPRD Sulteng.

Kunjungan ini berdasarkan Surat Pimpinan DPRD  Poso ke DPRD Sulteng Nomor : 170/141/DPRD/2022 Tanggal 20 Mei 2022 terkait koordinasi perubahan Peraturan DPRD Poso Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Poso.

Ketua Bapemperda DPRD Sulteng Hasan Patongai bersama sejumlah Anggota DPRD Sulteng dapil Kabupaten Poso yakni Yus Mangun,SE, Sonny Tandra,  H.Zainal Abidin Ishak, Muhaimin Hadi Yunus, Yahdi Basma, dari dapil Kota Palu, dan didamping Kepala Bagian Perundang-undangan bersama Tim Ahli Bapemperda DPRD Provinsi Sulteng menerima kunjungan ini.

Ketua DPRD Kabupaten Poso, Sesi Kristina Dharmawati Mapeda, pihaknya ingin mengkonsultasikan sekaligus meminta solusi terkait Perubahan Peraturan tata tertib (Tatib) DPRD Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2018

Karena dengan perubahan itu mengakibatkan ada beberapa kegiatan-kegiatan kedewanan DPRD Kabupaten Poso menjadi polemik yang tidak menuai titik terang.

Ketua Pansus-I DPRD Kabupaten Poso Sahir T Sampeali menambahkan, pihaknya ingin mengkonsultasikan serta mencoba menyamakan persepsi dengan DPRD Provinsi Sulteng terkait masalah Peraturan tata tertib (Tatib) DPRD Kabupaten Poso yang saat ini sedang dibahas oleh Pansus-I.

Menurutnya, pada tahun 2020 sempat ada perubahan Pansus Tatubi yang berlandaskan pada PP 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunya Tatib.

Namun ada beberapa hal yang butuh penjelasan secara real agar DPRD Poso bisa menyesuaikan rencana penyesuaian penyusunan Tatib yang baru.

Karena saat ini DPR Poso sedang menyusun Tatib baru dengan merujuk pada tatib Pasal 39 ayat 5 tentang pelaksanaan fungi anggaran oleh badan anggaran.

Baca Juga :  Hadiri Perayaan Natal, Hasto Wardoyo dan Pejabat BKKBN Menyanyi Lagu Damai Bersama-Mu

Sebagaimana maksud pada ayat tersebut meliputi tiga bagian yakni : 1. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk disampaikan kepada Bupati berupa syarat dan pendapat dalam mempersiapkan rancangan perda tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD. 2. Melakukan pembahasan bersama  tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap KUA dan PPAS yang disampaikan oleh Bupati, 3.

Melakukan pembahasan tentang rancangan perda tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat,

Melakukan penyempurnaan terhadap rancangan perda tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD bersama tim anggaran pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi gubernur.

Ketua Pansus-I DPRD Poso juga meminta pendapat dan solusi terkait pelaksanaan sosilisasi perda (sosper). Karena berdasarkan pengawasan peratuaran daerah dan peraturan daerah oleh badan petugas peraturan daerah atau Bapemperda yang melalui sosialisasi peraturan daerah dan peraturan bupati hingga saat ini DPRD Kabupaten Poso belum pernah melaksanakan kegiatan sosialisasi Perda.

Ia juga bertanya apakah dapat menganggarkan anggaran sosialisasi Perda atau Perkada tersebut meskipun belum termuat dalam Tatib.

Demikian terkait fungsi pengawasan komisi dalam satu tahun masa sidang, serta meminta solusi terkait pengangkatan tim ahli untuk kebutuhan pembentukan alat kebutuhan di DPRD Poso

Selain itu meminta pendapat DPRD Sulteng terkait hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK yang telah memberikan predikat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan terkait makna dari kata kolektif kolegia terhadap kebijakan pimpinan DPRD.

Baca Juga :  Penyertaan Modal ke Bank Sulteng Naik Jadi Rp73,5 Milyar Pertahun

Yus Mangun menyampaikan bahwa dalam hal melakukan penyusunan aturan terdapat dua permasalahan.  Pertama adalah subtansial permasalahan yaitu suatu perundangan yang mengikat pembahasan tersebut

Kedua adalah Implemantatif permasalahan terhadap pemikiran-pemikiran yang berkembang yang tidak jauh dari subtansi dari permasalahan.

Yus Mangun menjelaskan sumber  dana aspirasi atau dana Pokir, bersumber dari Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Saat ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso kurang lebih 110 Milyar per/tahunnya,l. Dengan nilaiPAD tersebut Yus Mangun menyarankan DPRD Poso meminta sebesar Rp25 Miliar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dalam hal ini Bupati Poso.

“Itu wajib kita minta sebagain dari dana tersebut untuk dijadikan dana aspirasi atau dana Pokir untuk keperluan masyarakat Poso. Karena diantara seluruh wilayah Sulteng hanya DPRD Kabupaten Poso yang tidak memiliki dan aspirasi atau dana pokir, sedangkan besar kecilnya dana aspirasi atau dana pokir itu tergantung daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dana-dana tersebut harus juga dikaitkan dengan instasi/OPD terkait sehingga secara prosedural itu tersusun secara sistematis dan jelas peruntukannya,”urai Yus Mangun.

Menurut Yus Mangun bahwa makna dari kata kolegtif kolegial itu adalah wewenang di dalam sebuah jabatan.  Artinya seorang pimpinan/seorang Ketua DPRD itu adalah pemilik wewenang yang tertinggi, sedangkan untuk para wakil-wakil ketua sifatnya hanya membantu di dalam memberikan suatu kebijakan.

Sonny Tandra menyampaikan bahwa tehnik penyusunan Pokir harus sesuai dengan regulasi atau aturan yakni berdasarkan Undang-undang  Nomor 23 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18.

Baca Juga :  Wahid Irawan ditunjuk Plt Sekretaris DPRD Sulteng

Pokir sendiri didapatkan dari hasil pelaksanaan Reses dan harus dimasukan kedalam RKPD melalui system Simda.

Sementara terkait pelaksanaan Sosialisasi Perda, Sonny Tandra menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bisa dianggarkan berdasarkan daripada kemampuan PAD.

Sedangkan terkait fungsi pengawasan komisi terhadap kinerja DPRD itu harus dimuat kedalam Rencana Kerja (Renja) DPRD sehingga semua berjalan secara tersistematis dan tiap-tiap komisi bertanggung jawab atas kerja-kerja setiap anggota komisinya.

Selanjutnya pengangkatan tenaga ahli itu wajib hukumnya dan dianggarakan melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Sedangkan mengenai predikat Opini WDP, pihaknya menyarankan agar  DPRD Poso segera membentuk Pansus dengan tujuan mencari sumber permasalahan terkait predikat tersebut dengan melakukan pembahasan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Poso.

“Segera mencari jalan keluarnya atau solusinya agar ditahun-tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Poso tidak mengalami kejadian yang serupa yakni memperoleh predikat opini WDP,”sarannya.

Muhaimin Hadi Yunus dalam kesempatan itu menyarankan DPRD Poso harus berani mengambil sikap yang tegas agar permasalah-permasalahan yang saat ini sedang mencuat akan segera menuai titik terang.

Baik itu terkait mengenai penyusunan Tatib hingga pengusulan kepada Pemerintah Kabupaten Poso agar kiranya meminta sebahagian dari PAD untuk dimuat kedalam dalam aspirasi demi kepentingan konstituen dan masyarakat Kabupaten Poso pada khususnya.

Pertemuan ini diakhiri dengan menyerahkan buku panduan atau data panduan  tentang Tatib dan tata cara pengajuan dan penyusunan pokok-pokok pikiran yang sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada(***).

Pos terkait