Randi Saputra Melawan, SK DPC PPP Tolitoli dianggap Bodong

TOLITOLI,CS – Puluhan simpatisan Ketua DPRD Tolitoli Randi Saputra memprotes penerbitan Surat Keputusan (SK) Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tolitoli terkait adanya usulan pengganti Ketua DPRD setempat.

Aksi ini mereka gelar di halaman Kantor DPRD Tolitoli, Selasa 31 Mei 2022.

Massa simpatisan Randi Saputra juga menyampaikan mosi tidak percaya dan meminta pimpinan DPRD membatalkan proses pergantian Ketua DPRD yang telah memasuki tahap rapat paripurna pengumuman pergantian pimpinan DPRD Tolitoli.

Massa juga menganggap SK Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sulteng dan DPC Tolitoli, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dihasilkan tidak sesuai prosedur sebagaimana dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Salah satu pernyataan sikap tegas yang mereka kemukakan melalui aksi tersebut adalah menolak Fairus Husen Maskati selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sulteng karena penetapannya dianggap melanggar AD/ART serta PO Muswil IX PPP Sulteng beberapa waktu lalu.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi Hernald Albert Loho mengungkapkan, SK yang diterbitkan DPP PPP merupakan SK bodong karena dihasilkan tidak melalui musyawarah sebagaimana diatur dalam AD/ART partai.

Baca Juga :  Setujui Ranperda Perubahan Perda Lalulintas dan Angkutan Jalan, Fraksi PKB Minta Penjelasan Walikota Atasi Parkir Liar

“Untuk itu dengan tegas kami nyatakan menolak semua upaya yang dilakukan pengurus DPW yang mencoba mengganti posisi Randi Saputra sebagai ketua DPRD. Jika itu tetap dilakukan maka kami akan turun dengan massa yang lebih besar,” tegas Hernald Albert Loho.

Hernald juga membeberkan, bahwa Musyawarah Wilayah (Muswil) ke- IX DPW PPP pada Tanggal 24 Mei 2021 di Hotel Best Western Coco Palu telah menetapkan kembali Hi Abd. Rahman H. Budding sebagai Ketua, dengan masa bakti 2021 – 2026.

Namun hasil Muswil ini dibaikan dengan memaksakan kehendak secara sepihak oleh DPP PPP dan menetapkan Fairus Husen Maskati sebagai ketua DPW

“Kami anggap SK DPP penetapan Fairus Husen Maskati tidak prosedural. Untuk itu sekali lagi kami selaku simpatisan partai menolak dan tidak mengakui segala kebijakan, termasuk rencana mengganti ketua DPRD Tolitoli, yang secara de facto dan de jure meraih 3000 lebih suara pribadi,”tegas Hernald.

Hernald meminta Sekretaris DPRD yang menerima massa aksi, agar menyampaikan tuntutan mereka tersebut kepada pimpinan DPRD yang telah mengeluarkan keputusan Badan Musyawarah (Bamus) untuk menggelar Paripurna karena sejauh ini belum keputusan inkrah dari pengadilan atas gugatan yang akan dilayangkan terkait keputusan DPP PPP.

Baca Juga :  Dihadapan Ribuan Kader dan Simpatisan Demokrat Sulteng, AHY Mengaku dari Pesawat Lihat Kota Palu Membiru

Menjawab aspirasi tersebut, Sekretaris DPRD Budhi Katiandago berjanji akan segera menyampaikan tuntutan tersebut kepada pimpinan DPRD yang kebetulan saat itu sedang berada diluar daerah.

Budhi menjelaskan, dalam masalah tersebut, pihaknya hanya selaku faslitator terhadap apa yang menjadi produk maupun keputusan anggota DPRD.

” Sekretariat DPRD dalam hal ini hanya sebagai fasilitator dalam menindak lanjuti apa yang menjadi keputusan anggota DPRD. Misalnya, agenda Paripurna yang seharus digelar hari ini, kami hanya menindak lanjuti dengan mempersiapkan acara, karena telah menjadi keputusan Bamus yang didalamnya juga terdapat unsur pimpinan” jelas Budhi.

Ditemui terpisah, ketua DPRD Tolitoli Randi Saputra saat dimintai tanggapannya mengaku legowo jika memang harus menanggalkan kursi pimpinan, sepanjang dilakukan dengan cara-cara konstitusional yang diatur dalam AD/ART partai.

Namun dalam kaitan ini, Randi menilai proses pengusulan penggantian dirinya dianggap menyimpang dari aturan partai. Karenanya itu ia menegaskan akan melakukan perlawanan melalui jalur hukum.

Baca Juga :  DPRD Palu Usulkan Ranperda Pemberantasan Narkotika

“Saya legowo menerima, sepanjang upaya penggantian saya dilakukan sesuai aturan main. Sejauh ini saya merasa tidak melakukan kesalahan  maupun pelanggaran aturan partai. Sampai saat ini saya tidak tahu, salah saya, apa pelanggaran yang saya lakukan, tidak ada penyampaian, kepada saya,”terangnya.

Randi juga menganggap proses pengajuan penggantian dirinya sebagai Ketua DPRD mengabaikan ketentuan dalam AD-ART.

“Makanya  saya akan melawan dengan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan bahkan PTUN atas keputusan partai yang lebih dulu telah memberhentikan saya sebagai ketua DPC hingga rencana mengganti saya selaku ketua DPRD,” tegas Randi saat ditemui diruang kerjanya.

Ketua DPC PPP Tolitoli Moh Saleh dimintai tanggapannya, singkat mengatakan, bahwa dirinya hanya melaksanakan apapun perintah yang menjadi tanggung jawabnya, dalam mengemban tugas sebagai ketua partai tingkat daerah.

” Saya hanya menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang diserahkan kepada saya,” singkatnya. (Rendra)

Pos terkait