Begini Tuntutan Resmi Aliansi Penyelamat PPP Sulteng

TOLITOLI,CS – Kisruh ditubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tolitoli memicu reaksi sejumlah kader partai berlambang Ka’bah tersebut di Kabupaten Tolitoli.

Kisruh terjadi karena adanya keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang secara tiba-tiba mengganti Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sulteng dari H Rahman H Budding kepada Fairus Husen Maskati.

Kemudian adanya usulan penggantian posisi Ketua DPRD Tolitoli, Randi Saputra yang notabene putra H Rahman H Budding pun digulirkan.

Segala keputusan itu akhirnya memicu aksi protes dari aliansi penyelamatan PPP Tolitoli, Selasa 31 Mei 2022 di Kantor DPRD Tolitoli.

Dewan Penasehat DPC PPP Tolitoli, Armin Djaru mengatakan, empat tuntutan utama aliansi adalah  memohon DPP PPP agar segera mengambil alih kepemimpinann DPW PPP Sulteng.

Mengevaluasi kembali struktur kepengurusan DPC PPP Tolitoli masa jabatan 2022- 2026 dan pelaksanaan Muscab DPC PPP Tolitoli yang tidak prosedural dan cacat
hukum.

Baca Juga :  30 Balon DPD Daftar di KPU Sulteng. Ini Namanya

Lalu meminta adanya evaluasi dan mempertimbangkan kembali SK DPP PPP terkait proses pergantian
Ketua DPRDTolitoli.

Karena kata Armin Djaru, pihaknya menduga kuat ada oknum yang bermain terkait proses administrasi di DPP PPP

Selain itu aliansi juga mendesak Ketua DPP PPP agar memberikan teguran keras bahkan sanksi kepada oknum yang ingin memecah belah kader PPP.

Armin juga menanggapi sekaitan keterangan Sekretaris DPW PPP Sulteng, Imam Sudirman yang justru mempersilahkan kader untuk keluar dari PPP karena ungkapan mosi tidak percaya.

Menurutnya, Imam Sudirman seharusnya menanggapi permasalahan tersebut secara objektif. Karena apa yang dilakukan aliansi semata-mata agar kader partai tersebut tidak terpecah belah.

Baca Juga :  Rp 9 Miliar Dana Sertifikasi Guru Kembali ke Kas Negara

Apalagi dalam kaitan upaya penggantian Ketua DPRD Tolitoli Randi Saputra yang ia nilai akan sangat merugikan PPP di Sulteng khususnya di Tolitoli.

Alasan yang dikemukakan Imam Sudirman terkait usulan penggantian ini mengada-ada. Hanya karena Randi Saputra dianggap tidak disiplin dalam mengikuti rapat paripurna DPRD Tolitoli.

“Karena itu Sekertaris DPW PPP Sulteng harusnya berbicara pakai otak. Bibir berbicara sesuai dengan arah tawaf pada Ka’bah dalam dadanya,”ujar Armin.

Sementara itu, praktisi hukum Rifai Mappasulle SH menilai bahwa upaya yang dilakukan untuk menggantikan Randi Saputra adalah sesuatu yang ia anggap telah melabrak Undang-Undang.

Menurutnya, UU Pemilu dan PKPU telah mengatur suara terbanyak dalam internal partai akan ditetapkan menjadi menjadi pimpinan.

Baca Juga :  DPC Demokrat Buol Tegaskan, Sopyan Korompot Kader Ilegal

“Suara terbanyak dalam satu partai yang menjadi pimpinan. Ini diatur UU Pemilu dan PKPU. Ini sama saja menabrak undang-undang. Iya tabrak tembok itu,”kata Rifai Mappasulle.

Demikian halnya alasan Randi Saputra tidak disiplin menghadiri rapat atau sidang paripurna yang dijadikan alasan untuk menggantinya. Kata Rifai, pelanggaran demikian harusnya berproses di Badan Kehormatan (BK) DPRD setempat.

“Jika karena alasan Randi Saputra tidak menghadiri sidang dan tidak melakukan sesuatu terhadap partai.
Apa dasarnya itu. Yang bisa memeriksa Randi terkait permasalahan ini adalah Badan Kehormatan DPRD Tolitoli.
Kecuali terjerat dalam kasus hukum.  Utupun baru bisa diproses jika putusannya sudah incrah. Kan ini tidak ada,”jelas Rifai Mappasulle (TIM)

Pos terkait