Terkait Penghapusan Honorer, Komisi I DPRD Sulteng Akan Temui MenPAN- RB

SULTENG,CS – Komisi-I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulteng menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak terkait untuk membahas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) terkait penghapusan tenaga honorer lingkup pemerintahan tahun 2023 mendatang, Selasa 7 Juni 2022 di Ruang Baruga Sekretariat DPRD Sulteng.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi-I DPRD Sulteng Dra Sri Indraningsih Lalusu dan Anggota Komisi-I DPRD lainnya yakni Ronald Gulla, Ridwan Yalidjama, Kaharuddin, Enos Pasaua, dan Elisa Bunga Allo.

Didampingi Tenaga Ahli Komisi-I DPRD Provinsi Sulteng Hj.Sitti Dahlia, instansi/OPD terkait meliputi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulteng, Inspektorat Provinsi Sulteng, dan Biro Hukum Setda Provinsi Sulteng.

Sri Indraningsih Lalusu mengatakan saat ini jumlah honorer begitu banyak baik di lingkup Pemprov Sulteng dan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulteng.

Mengingat kata dia, surat edaran Menpan-RB ini akan terlaksana November Tahun 2023 mendatang, maka masih ada kesempatan kurang lebih setengah tahun untuk melakukan persiapan dalam memperjuangkan nasib tenaga honorer. Setidaknya bisa diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau dialihkan menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K),

Baca Juga :  Kaper Tenny: Ayo Bergerak Bersama Mencapai Stunting 14 Persen

“Sebab kalau mereka para tenaga honorer dihapuskan maka angka pengangguran semakin bertambah dan itu akan menjadi beban bagi Pemerintah atau Negara,”katanya.

Dalam waktu dekat kata Sri Indraningsih, pihaknya akan menemui Menpan-RB untuk membahas persoalan ini.

Karena itu Sri meminta pihak BKD Sulteng untuk ikut serta dalam pertemuan itu untuk menjelaskan kondisi tenaga honorer di Sulteng.

“Kiranya kita bisa memperjuangkan nasib mereka agar tidak dihapuskan dari dunia Pemerintahan Khususnya di Pemerintahan Daerah Provinsi Sulteng di tahun yang akan datang,”jelasnya.

Kepala BKPSDMD Provinsi Sulteng Asri dalam kesempatan itu mengemukakan bahwa total tenaga honorer di Provinsi Sulteng kurang lebih 6.003 Orang.

Dari jumlah itu, honorer terbanyak adalah RSUD Undata yaitu 449 orang, Badan Pendapatan Daerah (BPD) sebanyak 385 orang, RSUD Madani sebanyak 320 orang, Sekretariat DPRD Provinsi Sulteng sebanyak 309 orang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 304 orang, selebihnya tersebar di beberapa Instansi/OPD lainnya.

Baca Juga :  Besok Mandatory Halal Dikampanyekan Serentak se Indonesia

Menurut Asri pihaknya akan meminta kembali data kembali terkait kualifikasi tingkat pendidikan dan masa pengabdian di masing-masing Instansi/OPD, untuk melihat bahwa siapa saja yang bisa diprioritaskan diangkat menjadi P3K di lingkup Pemda Provinsi Sulteng.

Selain itu, pihaknya juga akan menyurat Ke-Menpan-RB agar memberikan kemudahan bagi para tenaga honorer dalam mengikuti seleksi P3K. Khususnya bagi tenaga honorer yang sudah mengabdi cukup lama.

Namun dalam hal ini, P3K memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan PNS/ASN namun yang membedakan hanyalah gaji pensiun dan gaji pesangon.

Sekretaris Komisi-I DPRD Provinsi Sulteng Ronald Gulla, juga menyampaikan selain surat edaran Menpan-RB, ada juga surat mengenai dari beberapa formasi-formasi yang dibutuhkan dalam P3K namun tidak tercantum didalamnya terkait tenaga administrasi atau tenaga lainnya seperti dibagian Humas yang bertugas sebagai fotografer dan pemberitaan.

Maka dari itu pihak BKD Provinsi Sulteng juga harus menambahkan ke dalam surat usulan formasi itu karena tenaga-tenaga dibidang ini sangatlah kita butuhkan dan perlukan.

Baca Juga :  Penyelesaian Konflik Agraria di Morut Tidak Libatkan Petani

Ia mengaku sepakat dengan usulan BKD terkait mempermudah bagi para tenaga honorer dalam mengikuti seleksi PNS/ASN atau P3K. Dan jika perlu, bagi tenaga honorer yang sudah mengabdi lima tahun keatas tidak perlu lagi untuk diseleksi.

Ridwan Yalidjama menambahkan, siapapun yang saat ini tengah menjadi tenaga honorer, baik baru mengabdi sekitar satu tahun atau sudah bertahun-tahun, pastinya mereka bercita-cita ingin menjadi PNS/ASN.

“Akan tetapi bukan berarti kita serta merta memberikan harapan, namun yang perlu kita lakukan adalah bagaimana cara mencari solusi dan jalan keluarnya terkait persoalan ini, apakah meraka di usulkan agar bisa diangkat sebagai PNS/ASN atau P3K, atau kita bisa usulkan kepada Menpan-RB apakah mereka para tenaga honorer ini bisa diangkat oleh daerah dan seberapa banyak jumlahnya serta seberapa banyak beban kerjanya,”tekan Ridwan Yadlijama(***).

Pos terkait