Fraksi PKS DPRD Sulteng: Upaya Peningkatan PAD Jangan Membebani Masyarakat

SULTENG, CS- Fraksi PKS DPRD Sulteng memberikan sejumlah catatan terkait nota penjelasan Ranperda Pertanggungjawaban (PJ) APBD Sulteng tahun 2021 dalam rapat paripurna pemandangan umum Fraksi DPRD Sulteng atas Ranperda tersebut, Senin 13 Juni 2022 di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng.

Catatan tersebut dibacakan Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah.

Berikut catatan lengkap tanggapan Fraksi PKS DPRD Sulteng atas Ranperda PJ APBD Sulteng tahun 2021.

Pertama mengapresiasi peningkatan pendapatan daerah hingga mencapai 108,50 persen, juga pada sektor pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2021 meningkat 119,73 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp1.2 triliun lebih. Apalagi pelampauan target PAD tersebut terjadi pada semua sektor penerimaan asli daerah.

Juga adanya peningkatan penerimaan yang bersumber dari pendapatan transfer tahun anggaran 2021, dari target sebesar Rp3,2 triliun lebih yang terealisasi 104.20persen.

Namun demikian, dalam setiap kesempatan, Fraksi PKS DPRD Sulteng menurut Bunda Wiwik, sapaan akrabnya, selalu memberi penekanan, agar kiranya dalam upaya peningkatan PAD, hendaknya jangan sampai menambah beban baru bagi masyarakat.

Realisasi APBD dan perubahan APBD tahun anggaran 2021 terealisasi sampai dengan 31 desember 2021, mencapai 92,93 persen. hal ini patut diapresiasi, namun Fraksi PKS DPRD Sulteng berharap agar persentase serapan atau realisasi belanja tersebut bisa ditingkatkan lagi, sehingga bisa berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga :  Menatap Liga Top Skor U-17 Seri Sulawesi, SSB Garuda Kabonena Matangkan Agenda Latihan

Walaupun dijadikan sumber penerimaan pembiayaan di tahun anggaran 2022, namun sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun 2021 sejumlah Rp698.7 miliar lebih.

Pihaknya kata Bunda Wiwik menilai SILPA itu bukanlah angka yang kecil.
Jika anggaran tersebut, bisa direalisasikan, maka akan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selanjutnya dalam penjelasan sisa DAK fisik tahun 2021, terdapat perbedaan penyebutan antara penulisan angka dengan penyebutan. tertulis bahwa sisa dak fisik tahun 2021 sebesar Rp10.6 miliar lebih namun tertulis Rp2.6miliar lebih.

Penekanan dan sorotan Fraksi PKS DPRD Sulteng dalam kaitan itu adalah, tingginya sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut yang mencapai angka Rp10 miliar lebih. Termasuk adanya sisa DAK non fisik tahun 2021 sebesar Rp6 miliar lebih.

Fraksi PKS DPRD Sulteng, juga meminta agar pemerintah Pemprov Sulteng di tahun anggaran 2022 ini, untuk tidak menunda melaksanakan kewajibannya dalam menyelesaikan beberapa utangnya.

Dibalik status opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ternyata ada banyak catatan yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada pemerintah provinsi.

Mengutip laporan dari auditor utama keuangan negara VI, ( Tortama KN VI)  catatan-catatan tersebut antara lain

Kesalahan penganggaran atas belanja daerah, yaitu kesalahan penganggaran atas belanja barang dan jasa, belanja hibah, serta belanja modal. Hal tersebut mengakibatkan realisasi belanja barang dan jasa, belanja hibah, serta belanja modal tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Baca Juga :  Waktu Operasional Pelabuhan Donggala dipertanyakan DPRD Sulteng

Pembayaran pekerjaan jasa konsultans pengawasan tidak didukung dokumen pertanggungjawaban yang mengakibatkan pembayaran belanja jasa konsultansi pengawasan sebesar Rp1.913.206.920,00 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya;

Kelemahan pengelolaan barang milik daerah (BMD), di antaranya kartu inventaris ruangan (KIR) belum dibuat secara tertib, barang inventarisasi belum dilabel, aset tetap yang manfaatkan pihak lain. Dan informasi dalam kartu inventaris barang (KIB) belum lengkap. Hal tersebut mengakibatkan potensi kehilangan dan penyalahgunaan aset Pemprov Sulteng.

Salahsatu yang menjadi sorotan Fraksi PKS DPRD Sulteng sebagaimana pemandangan umumnya adalah terkait upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemprov Sulteng.

Demikian juga terhadap program penanggulangan kemiskinan. Dalam penilaian BPK  bahwa Pemprov Sulteng sudah membentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) Sulteng dengan keanggotaan yang meliputi unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

TKPK Sulteng juga telah menyusun dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SKPD) tahun 2016-2021 dan rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RKPD) tahun 2021-2026 yang menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Namun masih banyak catatan di balik program penanggulangan kemiskinan, yang mesti segera dibenahi dan ditingkatkan.

Baca Juga :  Ini Capaian Kafilah Sulteng di FASI Tingkat Nasional

Antara lain belum memiliki kebijakan yang memadai dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Yaitu  belum optimal dalam mengoordinasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan kebijakan pemerintah kabupaten/kota, antar OPD dan dengan institusi lain yang terkait.

Kemudian belum optimal dalam memanfaatkan data kependudukan yang relevan dan akurat dalam merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Pemprov Sulteng pun lanjutnya  belum melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan secara tepat hasil.

Di antaranya pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan belum seluruhnya tepat sasaran, belum sepenuhnya memberikan manfaat nyata, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan belum dilaksanakan secara memadai.

Fraksi PKS DPRD Sulteng kemudian menganggap Pemprov Sulteng juga belum memberdayakan sepenuhnya masyarakat miskin dengan tepat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Diantaranya belum seluruhnya disertai dengan unsur pemberdayaan seperti mendorong pemanfaatan bantuan secara produktif, membangun kemitraan, peningkatan kemampuan/keterampilan, akses permodalan, pemanfaatan/pengembangan aset produktif, pemanfaatan modal wilayah, akses pasar, dan akses teknologi produksi yang murah dan tepat guna.

“Juga harus menjadi perhatian, bahwa walaupun tingkat kemiskinan tahun 2021 (berdasarkan data per september) sebesar 12,18 persen, atau di bawah target sebesar 13,50 persen serta lebih rendah dibandingkan angka tahun 2020 sebesar 13,06 persen, namun demikian, angka tersebut masih di atas tingkat kemiskinan nasional tahun 2021 (september 2021) sebesar 9,71 persen,”demikian Bunda Wiwik (***/TIM).

Pos terkait