Komisi I DPRD Sulteng Konsultasi Nasib Honorer di KemenPAN-RB

SULTENG,CS – Setelah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Komisi I DPRD Sulteng langsung berkonsultasi dengan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara-Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Rombongan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Hj Sri Indraningsih Lalusu.

Adapun poin pertemuan yang mengemuka dalam konsultasi tersebut antara lain.

Setiap daerah yang mau merekrut Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) wajib mengevaluasi kebutuhan ASN baik itu PNS maupun PPPK di wilayah masing-masing dan melalui Biro Organisasi untuk Propinsi ( Bagian Ortal utk kabupaten) melakukan Analisis jabatan (AJ) dan analisis beban kerja (ABK) serta evaluasi kepegawaian 5 tahun sekali untuk mengetahui peta Jabatan dan peta beban kerja

Setelah evaluasi kebutuhan tenaga ASN dan PPPK dilaksanakan maka BKD akan mengusulkan kepada BKN untuk kebutuhan ASN di daerahnya masing masing serta dilampirkan fakta integritas kesanggupan Daerah bersedia dan sanggup membayar gaji dan tunjangan PPPK yang akan diajukan

Bagi tenaga honorer yang tidak diseleksi melalui PPPK dan PNS, dilakukan melalui tenaga ahli daya atau out sourcing. Seperti pramusaji, satuan keamanan, sopir dan lain lain akan menjadi sejenis pengadaan barang dan jasa yang diadakan setiap tahun sesuai kebutuhan. Untuk tenaga ahli daya atau outsourcing ini perlu dikonsultasikan ke LKPP terkait apa saja yang dapat di sediakan dan diadakan selain sopir, tenaga kelistrikan, pramusaji, satuan keamanan, dan cleaning service karena belum jelas batasan outsourcing yang dimaksud

Prioritas PPPK masih sama yaitu fokus pada pemenuhan tenaga guru dan Kesehatan sedangkan tenaga honorer yang menjadi tenaga administrasi perkantoran disarankan melihat jabatan fungsional yang dapat diisi P3K. Misalkan di lingkungan DPRD, staf administrasi bisa masuk kedalam pranata humas, Asisten legislasi.

Baca Juga :  Sabuk Nusantara 89 Mulai Beroperasi, Jasa Raharja Sulteng Teken MoU Dengan PT Subsea Lintas Globalindo

Ketua Komisi I DPRD Sulteng Hj Sri Indraningsih Lalusu mengatakan, perlu adanya penambahan formasi jabatan lainnya seperti tenaga administrasi perkantoran, Asisten Pribadi, fotografer, tenaga sound sistem dan protokoler.

Kemudian menilai belum ada kebijakan khusus terkait tenaga honorer lama yang sudah mengabdi diatas 5 atau 10 tahun dan hanya fokus kepada guru dan tenaga kesehatan yang kurang adil.

Selanjutnya seluruh tenaga kontrak daerah masing-masing di seluruh Indonesia perlu menyurat dan mendesak pemerintah pusat untuk menunda atau membatalkan kebijakan penghapusan tenaga honorer sebelum ada kejelasan kebijakan bagi tenaga honorer yang sudah lama mengabdi

Sebab sesuai UU ASN nomor 5 tahun 2014 dan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN dan PP nomor 49 tahun 2018 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh PPPK, bahwa selambat lambatnya 28 Oktober 2023 pemerintah pusat akan menghapus seluruh pegawai honorer lingkup pemerintah juga masih belum ada skenario matang dan jelas dari pemerintah pusat.

Utamanya untuk tenaga honorer yang sudah lama mengabdi sehingga perlu ada upaya dan daya dorong dari semua daerah untuk mendesak pemerintah pusat melalui DPRD dan kepala daerah untuk menunda/membatalkan wacana mengakhir tenaga kontrak atau tenaga honorer di daerah karena kebijakan peralihan sangat tidak jelas dan belum siap.

Baca Juga :  Sri Atun: Perlu Sinergitas dan Kolaborasi Untuk Program Pemberdayaan Perempuan

Perubahan tenaga honorer menjadi PPPK adalah hal yang positif dan akan membawa dampak baik bagi yang lolos seleksi PPPK tetapi tidak semua daerah akan mampu menganggarkan belanja PPPK karena gaji mereka akan setara PNS sehingga belanja pegawai akan meningkat drastis sehingga tenaga honorer masih dibutuhkan daerah agar belum dihapuskan oleh pemerintah pusat.

Belum lagi quota yang akan disetujui oleh pemerintah pusat biasanya tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.

Surat keputusan Menpan RB nomor 76 Tahun 2022 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi PPPK hanya terdapat 187 jabatan fungsional. Ini belum lengkap sehingga perlu mendorong agar Kemenpan RB menambah jabatan fungsional yang dapat diisi oleh PPPK serta juga memprioritaskan para tenaga honorer yang sudah mengabdi diatas 5 Tahun dengan memberikan solusi bagi mereka bukan hanya kepada guru dan tenaga kesehatan saja. Jika memungkinkan ada seleksi khusus bagi yamg sudah mengabdi lama dan bukan mengikuti seleksi reguler

Belum ada kebijakan khusus pemerintah pusat terhadap tenaga honorer yang sudah lama bekerja di instansi pemerintah membuat seleksi P3K yang dilakukan nanti tidak bisa memastikan mereka yang sudah bekerja lama di pos kerja jabatan masing-masing yang akan digantikan PPPK yang belum pasti diisi oleh mereka. Tetapi bisa oleh orang lain karena seleksi terbuka kecuali Guru yang ada Seleksi Afirmasi lebih terarah. Tidak semua sekalian yang sudah bekerja lama lebih dari 5 atau 10 tahun

Baca Juga :  Angota DPRD Sulteng Asal Gerindra Sosialisasikan Perda Nomor 5 Tahun 2021

Belum ada kepastian dan ketegasan dengan dihapuskannya tenaga honorer di 2023 akan pos kerja yang tidak terisi oleh PPPK akan dibiayai atau dilakukan dengan cara apa sehingga saran kami di kemenpan RB agar pos jabatan yang belum tersisa oleh ASN ( PNS dan PPPK) masih dapat diisi oleh tenaga honorer.

Contoh misalkan ada sekolah tidak ada Guru matematika atau Guru agama, dan mereka tenaga honorer, saat waktunya di cabut/dihapus dan posisi Guru tersebut tidak terisi maka akan membuat persoalan baru

Kesimpulan

Masa kerja tenaga honorer jika tidak ada perubahan kebijakan akan berakhir pada November 2023 sehingga di APBD 2023 masih dapat dianggarkan belanja tenaga honorer

Pemerintah propinsi dan kabupaten kota segera menyusun AJ dan ABK lalu segera mengajukan permohonan formasi jabatan kepada pemerintah pusat untuk menyelamatkan dan memfasilitasi sebanyak mungkin tenaga honorer yang bekerja dengan baik dan sudah lama mengabdi dalam waktu transisi ini

Tenaga honorer adalah jawaban sederhana atas kebutuhan tenaga pegawai di daerah yang lebih murah dan mengakomodir serta membantu banyak orang. Sebagian dari mereka bisa di seleksi bertahap untuk menjadi PPPK sehingga harapan kami silahkan laksanakan seleksi PPPK tanpa harus menghapus honorer di tahun 2024.

Komisi 1 DPRD Sulteng juga berencana akan mencoba Konsultasi dengan Menteri PAN RB serta ke DPR RI dan juga Kemendagri.(Humas).

Pos terkait