PKS Sulteng Nilai  Pemprov Belum Memadai Tanggulangi Kemiskinan

SULTENG, CS– Fraksi PKS DPRD Sulteng menyoroti sejumlah hal terkait nota penjelasan Ranperda Pertanggungjawaban (PJ) APBD Sulteng tahun 2021 dalam rapat paripurna pemandangan umum Fraksi DPRD Sulteng atas Ranperda tersebut, Senin 13 Juni 2022 di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng.

Meski menyoroti sejumlah hal, Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah yang membacakan langsung pemandangan umum Fraksi PKS juga mengapresiasi sejumlah hal lainnya.

Berikut catatan lengkap tanggapan Fraksi PKS DPRD Sulteng atas Ranperda PJ APBD Sulteng tahun 2021.

Salahsatu yang menjadi sorotan Fraksi PKS DPRD Sulteng sebagaimana pemandangan umumnya adalah terkait upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemprov Sulteng.

Baca Juga :  Libu Perempuan Bahas Terorisme bersama Pemprov Sulteng

Menurut Bunda Wiwik, sapaan akrabnya, program penanggulangan kemiskinan, dalam penilaian BPK  bahwa Pemprov Sulteng sudah membentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) Sulteng dengan keanggotaan yang meliputi unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

TKPK Sulteng juga telah menyusun dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SKPD) tahun 2016-2021 dan rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RKPD) tahun 2021-2026 yang menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Namun masih banyak catatan di balik program penanggulangan kemiskinan, yang mesti segera dibenahi dan ditingkatkan.

Antara lain belum memiliki kebijakan yang memadai dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Yaitu  belum optimal dalam mengoordinasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan kebijakan pemerintah kabupaten/kota, antar OPD dan dengan institusi lain yang terkait.

Baca Juga :  Minimalisir Ileggal Loging di Sulteng, Ini yang Dilakukan LSM Imunitas

Kemudian belum optimal dalam memanfaatkan data kependudukan yang relevan dan akurat dalam merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Pemprov Sulteng pun lanjutnya  belum melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan secara tepat hasil.

Di antaranya pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan belum seluruhnya tepat sasaran, belum sepenuhnya memberikan manfaat nyata, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan belum dilaksanakan secara memadai.

Fraksi PKS DPRD Sulteng kemudian menganggap Pemprov Sulteng juga belum memberdayakan sepenuhnya masyarakat miskin dengan tepat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Diantaranya belum seluruhnya disertai dengan unsur pemberdayaan seperti mendorong pemanfaatan bantuan secara produktif, membangun kemitraan, peningkatan kemampuan/keterampilan, akses permodalan, pemanfaatan/pengembangan aset produktif, pemanfaatan modal wilayah, akses pasar, dan akses teknologi produksi yang murah dan tepat guna.

Baca Juga :  Forkom Sekretaris DPRD se Sulteng Dorong Sulteng Jadi Tuan Rumah Rakor ADEKSI

“Juga harus menjadi perhatian, bahwa walaupun tingkat kemiskinan tahun 2021 (berdasarkan data per september) sebesar 12,18 persen, atau di bawah target sebesar 13,50 persen serta lebih rendah dibandingkan angka tahun 2020 sebesar 13,06 persen, namun demikian, angka tersebut masih di atas tingkat kemiskinan nasional tahun 2021 (september 2021) sebesar 9,71 persen,”demikian Bunda Wiwik (***/TIM).

Pos terkait