TOLITOLI, CS – Aliansi Mahasiswa Tolitoli Bersatu menolak keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Penolakan ini mereka suarakan dalam demonstrasi di Kantor DPRD Tolitoli, Selasa 30 Agustus 2022.
Mahasiswa juga mendesak DPRD setempat mengambil langkah konkret untuk memberantas mafia BBM bersubsidi yang kini merajalela di daerah tersebut.
Ketua HMI Komisariat Hukum Umada Cabang Tolitoli, Nurfauzi dalam rapat dengar pendapat di ruang sidang utama DPRD Tolitoli mengemukakan, Komisi B DPRD setempat perlu melakukan pengawasan terkait penyaluran BBM jenis pertalite dan solar agar bisa tepat sasaran. Karena peruntukan dua jenis BBM bersubsidi ini hanya bagi kalangan masyarakat ekonomi lemah.
“Kita lihat di lapangan bahwa di jalur pertalite dan solar banyak yang antri, dan banyak truk-truk yang tidak seharusnya memakai solar tetapi antri di jalur solar. Kami harap komisi B mengawasi dan menertibkan hal ini, agar peruntukan BBM bersubsidi dapat tepat sasaran kepada masyarakat,”desak Nurfauzi.
Bukan hanya itu, Nurfauzi juga mencurigai adanya permainan dari komisi B kabupaten tolitoli terkait permasalahan ini.
“Jangan sampai ada permainan gelap, jangan sampai ada perselingkuhan antar pihak komisi B dengan perusahaan disitu,”tudingnya.
Menanggapi tudingan itu komisi B yamg diwakili Jumsar dari Fraksi PKS mengatakan bahwa tidak mungkin anggota DPRD melakukan hal seperti itu.
“Kalau begitu tanggapan adik-adik bahwa kami ada semacam kolusi dan segala macam, jangankan komisi B, hampir semua anggota DPRD tidak mungkin akan melakukan hal-hal semacam itu,”kata Jumsar membantah.
Sebelumnya Aliansi Mahasiswa Tolitoli Bersatu dari beberapa perguruan tinggi setempat ini menggelar orasi di depan Kantor DPRD Tolitoli. Selain menolak kenaikan BBM subsidi, mereka juga memprotes kenaikan tarif dasar listrik.
Setelah berorasi, pengunjuk rasa dipersilahkan masuk gedung DPRD untuk berdiskusi dan meminta pernyataan sikap dari seluruh anggota DPRD kabupaten tolitoli dan seluruh anggota DPRD menerima aspirasi dari masyarakat sekaligus memberikan pernyataan sikap penolakan keras terhadap kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik tersebut (Alip).
