SULTENG,CS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulteng menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama instansi teknis terkait untuk membahas penanganan Banjir di Parigi Moutong ( Parimo).
RDP dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulteng Hj Zalzumida A Djanggola, Senin 29 Agustus 2022 di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng.
Mengemuka dalam RDP adalah sumber banjir dari aliran sungai Sausu yang melanda tiga lecamatan uaitu Kecamatan Sausu, Balinggi, dan Kecamatan Torue.
Anggota DPRD Sulteng yang ikut RDP masing masing, Alimudin Pa’ada, H.Nasser Djibran, Aminullah BK, I Nyoman Slamet, Ibrahim A.Hafid, Ismail Junus, dan Fairus Husen Maskati.
Sementara instansi terkait yakni Balai Wilayah Sungai Sulawesi-III, Balai Pelaksanaan Jalan Sulteng, BPBD Sulteng, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulteng, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultural Sulteng, dan Dinas ESDM Sulteng.
Zalzulmida A. Djanggola mengatakan banjir di Parimo sangat sudah sangat memperihatinkan karena berulang dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sebelumnya banjir menyebabkan jembatan di Desa Boyantongo mengalami kerusakan.
Tahun ini banjir kembali melanda Desa Torue dan menelan begitu banyak korban. Banyak rumah warga yang dan hanyut terbawa banjir, bahkan sampai menewaskan warga sekitar.
Berdasarkan informasi korban banjir meninggal dunia tiga orang dan empat dinyatakan hilang. Puluhan warga luka berat maupun ringan, dan lahan pertanian atau persawahan ikut mengalami kerusakan
Zalzulmida menyebut, saat Reses di Parimo, keluhan warga yang sangat menonjol adalah banjir. Mereka berharap persoalan banjir secepatnya bisa diatasi dengan cepat dan tersistematis
Seluruh Anggota DPRD Sulteng yang hadir sepakat dan tegas meminta seluruh instasi, mitra kerja, agar penanganan banjir harus secepatnya dilakukan secara terpadu dan holistik serta memberikan bantuan kepada warga terdampak khususnya warga yang kehilangan tempat tinggal, dan kehilangan mata pencaharian.
Kepala Biro Pembangunan Pemprov Sulteng Arfan, membenarkan data kerusakan dan korban banjir Parimo. Baik yang diungkapkan Zalzulmida, data lapangan dan Basarnas.
Arfan menyebut penanganan sudah diambil alih pemerintah pusat yakni Kementerian PUPR. Pemprov Sulteng katanya bertanggung jawab terkait masalah hunian sementara (Huntara) .
Sejauh ini jumlah Huntara yang akan dibangun sebanyak 40 unit sesuai data rumah 40 Kepala Keluarga (KK) yang hanyut dan rusak.
Menurutnya bencana tahun 2021 sekitar 292 kejadian dan didominasi banjir sekitar 180 kejadian. Hingga
Tahun 2022 ada sekitar 156 kejadian bencana dan 137 merupakan bencana banjir.
Pihaknya saat ini masih tetap stay di lokasi untuk menyediakan beberapa alat berat untuk menindaklanjuti permintaan Kepala Desa Torue untuk merubuhkan bangunan rusak.
Zalzulmida A.Djanggola, kembali menegaskan masalah pembagunan Huntara sebaiknya dilakukan perencanaan secara holistik dan integratif serta memperhatikan deadline waktu yang dibutuhkan
Karena ini menyangkut penggunaan anggaran atau biaya penanganan akibat banjir tersebut.
Selain Huntara bersifat bangunan non permanen dan akan memakan biaya berkelanjutan atau berulang-ulang serta nantinya juga akan memakan biaya yang cukup besar, maka perlu perencanaan secara terpadu untuk pembuatan bangunan permanen.
Meski kata Zalzulmida penggunaan anggaran tersebut cukup besar, namun itu sifatnya hanya satu kali keluar dan tidak memakan biaya yang berulang-ulang. Ia juga menanyakan waktu program itu dilaksanakan dan terealisasi.
*Karena ini menyangkut nasib warga kita semua, serta kembali meminta kepada seluruh pihak terkait agar betul-betul seruis dalam penangan masalah banjir tersebut dan bertindak secara sistematis dan bertindak sesuai dengan kapasitas masing-masing,”pungkasnya (ADV)
