DPRD Palu Tutup Masa Sidang Cawu II 2022

Susana Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang Cawu II, di Ruang sidang utama DPRD Palu, Senin 5 September 2022. (FOTO : Istimewa)

PALU, CS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu menggelar penutupan masa persidangan catur wulan (Cawu) II Tahun 2022, dan sekaligus dirangkai dengan pembukaan masa sidang Cawu III, di Ruang Sidang Utama DPRD Palu, Senin 5 September 2022.

Dikesempatan itu, Ketua DPRD Palu, Armin yang memimpin rapat menyampaikan, terkait dengan agenda masa sidang Cawu II. Diantaranya, telah terlaksananya keseluruhan kegiatan pembahasan III.  Rangkaian kegiatan hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2021.

Bacaan Lainnya

Pembahasan dan kesepakatan kebijakan umum APBD dan prioritas platform anggaran sementara Tahun 2023 dan perubahan Tahun anggaran 2022, telah diselesaikan tepat waktu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Baca Juga :  Sah Terdaftar, Perindo Sulteng Optimis Kursi Bertambah. Ini 55 Bacalegnya

“Sehingga menjadi salah satu dasar penyusunan Ranperda tentang perubahan angggaran Tahun 2022 dan Ranperda APBD Tahun 2023,” katanya.

Kata Armin, terlaksananya seluruh prosedur dan agenda rapat Paripurna pengucapan sumpah bagi anggota DPRD Palu Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan Tahun 2019-2024.

Pelaksanaan ketentuan agenda penyusunan calon Pengganti Ketua DPRD Kota Palu sisa masa jabatan 2019-2024. Dimulai dari pengumuman hingga pelaksanaan rapat Paripurna,  pengucapan sumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Palu.

Pembahasan ditingkat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Banperda) dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi, terkait rencana perubahan kedua atas Peraturan DPRD Palu Nomor 1 Tahun 2018.  tentang tata tertib DPRD.

Baca Juga :  Wali Kota Palu Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD atas Satu Raperda

Kemudian, pembahasan kedua Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah dan persetujuan bangunan gedung, masih dalam taraf fasilitas dipemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), sebelum memasuki mekanisme pembicaraan tingkat II, sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pembentukan prodak hukum daerah.

Armin mengatakan, beberapa kendala teknis seperti yang telah diuraikan, akan dilakukan diskusi khusus lebih lanjut antara Alat Kelengkapan Dewan (AKD) bersama Badan Musyawarah (Banmus),  mengingat beberapa agenda yang sempat tertunda, atau digeser pada masa persidangan Cawu II, akan menjadi fokus perhatian DPRD Palu.

“Sehingga target penyelesainya, dapat terealisasi dengan sejumlah indikator yang telah ditentukan,” terangnya.

Dikesempatan selanjutnya, Asisten  Administrasi Umum Setda Kota Palu, Imran Lataha menyampaikan, bahwa penyelenggaraan agenda rapat yang dilakukan oleh dewan yang terhormat, merupakan tugas dan fungsi dewan, selaku mitra sejajar dengan pemerintah daerah, merumuskan berbagai kebijakan kebijakan pemerintahan daerah, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga :  DPRD dan Pemkot Palu Setujui Bersama Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Oleh karena itu, hubungan antara pemerintah Kota Palu dengan DPRD Kota Palu merupakan hubungan kerja yang kedudukannya sejajar dan bersifat kemitraan.

“Artinya bahwa kedua lembaga ini tidak saling membawahi. Hubungan kemitraan ini bermakna bahwa pemerintah Kota Palu dengan DPRD adalah sama-sama patuh kepada hukum yang berlaku, dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan amanat otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing,” ucap Imran.

Rapat Paripurna juga dihadiri pimpinan Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), anggota DPRD Palu serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Palu. **

Pos terkait