Pemandangan Umum Lengkap F-PKS DPRD Sulteng Atas RAPBD 2022.

SULTENG,CS – Meski setuju, Fraksi PKS (FPKS) DPRD Sulteng memberikan sejumlah catatan kritis atas Rancangan APBD perubahan tahun 2022. Catatan itu dibacakan sebagai pandangan umum FPKS atas penyampaian pidato pengantar Gubernur Sulteng terhadap rancangan APBD dalam rapat paripurna DPRD Sulteng, Senin 5 September 2022 di ruang sidang utama DPRD Sulteng.

Pidato pengantar Rancangan APBD perubahan 2022 dibacakan Penjabat Sekretaris Provinsi Sulteng, Rudi Dewanto.

Sekretaris Fraksi PKS, HM Tahir H Siri yang membacakan pemandangan umum sebelumnya mengapresiasi Pemerintah Sulteng karena tepat waktu menyampaikan RAPDB tahun 2022.

Menurutnya dalam pasal 179 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah telah ditegaskan bahwa pembahasan dan penetapan Rancangan APBD perubahan dilakukan DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Baca Juga :  Pemprov Sulteng Rapat Bahas Rencana Misi Dagang Dengan Kaltim

Tahir mengungkapkan, UU No.23 tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 316, dinyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika beberapa hal, yakni perkembangan yang tidak sesuai dengan asum KUA (Kebijakan Umum APBD), keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, serta keadaan darurat.

“Dari kondisi ini, F-PKS Sulawesi Tengah berharap agar dalam pembahasan ditingkat Pansus nantinya, dapat diuraikan secara detil hal-hal yang menyebabkan terjadinya perubahan APBD tersebut,” tegas Tahir.

Dalam pandangan umum itu juga, F-PKS meminta penjelasan dari gubernur soal beban anggaran terkait dengan pengalokasian gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Baca Juga :  Respon Anwar Hafid Terhadap Kasus Pemerkosaan Anak di Parimo

Lalu meminta penjelasan lebih detil terkait kenaikan pajak daerah hingga 12 persen, namun disisi lain terjadi penurunan pandapatan disektor retribusi daerah hingga 16 persen.

“Penurunan retribusi, apakah memberikan indikasi semakin membaiknya pelayanan, serta dipangkasnya beberapa jalur birokrasi yang memberatkan masyarakat, ataukah penurunan itu terjadi karena tidak optimalnya pemerintah dalam mengelola potensi-potensi yang dapat dijadikan pos penerimaan retribusi. Mohon penjelasan,” kata Tahir

F-PKS DPRD Sulteng ujar Taher mengusulkan tambahan anggaran untuk program pengentasan kemiskinan berbasis perempuan, serta program pembangunan ketahanan keluarga.

Lanjut anggota dewan dari Dapil Donggala-Sigi itu, sejak Sabtu 3 September 2022 pukul 14.30 WIB, pemerintah pusat menaikan harga BBM. Secara tegas, sejak awal PKS menyatakan penolakannnya.

Baca Juga :  Densus 88 Jemput Lasmi di Bandara Mutiara SIS Aljufri

Dibalik keputusan naiknya harga BBM yang oleh pemerintah disebut “penyesuaian harga”, harusnya ada upaya antisipatisi yang dilakukan Pemerintah Sulteng.

Karena naiknya BBM sebutnya sudah pasti memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. rantai ekonomi akan banyak terpengaruh, juga pasti akan mendatangkan gejolak baik dari sisi ekonomi maupun sosial.

“Melalui pandangan umum ini, F-PKS memintah gubernur berserta jajarannya serta seluruh pemangku kepentingan, dapat melakukan upaya-upaya antisipatif dibalik keputusan naiknya BBM,” tegas Tahir.

F-PKS juga mengingatkan Pemerintah Sulteng untuk menyiapkan skenario terkait akan bertambahnya jumlah penduduk miskin akibat naiknya harga BBM.(***).

Pos terkait