Lagi Pimpin Rapat, Waket I DPRD Sulteng Temui Pengunjuk Rasa

SULTENG,CS – Wakil Ketua-I DPRD Provinsi Sulteng H Mohammad Arus Abdul Karim terpaksa meninggalkan rapat bersama DPRD Tojo Una -Una (Touna) yang ia pimpin untuk menemui massa aksi dari LS ADI yang sedang demonstrasi menolak naiknya BBM, Selasa 6 September 2022 di depan Kantor DPRD Sulteng.

Padahal pertemuan itu juga tak kalah penting yakni terkait pemekaran Touna dan dihadiri Ketua dan Anggota DPRD Touna bersama Wakil Bupati Touna.

Korlap LSADI Sulteng Asriadi R.Sunuh menyebut masyarakat bersama LS ADI Sulteng menolak secara tegas kebijakan pemerintah pusat yang dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Ir.Joko Widodo, terkait menaikkannya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 30 persen.

Baca Juga :  Untad dan Pemkab Mamuju Tengah Teken MoU

Sebab hal itu akan memicu naiknya harga bahan pokok lainnya, dan secara otomatis perekonomian masyarakat akan semakin tercekik.

Terkait pengalihan subsidi ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp.600.000 selama tiga bulan, LS ADI menilai itu bukanlah suatu solusi yang tepat bagi masyarakat karena tidak sebanding dengan kebutuhan pokok masyarakat itu sendiri.

Massa meminta DPRD Sulteng untuk segera mengambil tindakan dan memberikan solusi yang tepat serta menolak naiknya harga BBM.

Sementara itu, Arus Abdul Karim, menyampaikan apresiasi kepedulian LS ADI terhadap nasib perekonomian masyarakat sulteng akibat naiknya harga BBM.

Baca Juga :  Jasa Raharja Serahkan Santunan Duka pada Ahli Waris Korban Lakalantas di Banggai

Terkait naiknya harga BBM bersubsidi Arus mengatakan hal itu sudah masuk dalam agenda pembahasan dewan.

“Atas nama pribadi dan atas nama lembaga DPRD Provinsi Sulteng sangat merespon dengan positif atas apa yang telah LS ADI Sulteng rasakan terkait naiknya harga BBM,”katanya

Menurutnya DPRD Sulteng tidak bisa secara langsung mengambil tindakan secara sepihak yang mengatas namakan lembaga menolak naiknya harga BBM.

Hal itu katanya membutuhkan data, dan kesepakatan bersama yang dari hasil keputusan secara kelembagaan dan dari hasil kajian secara bersama dengan pemerintah daerah.

Baca Juga :  PKS Sulteng Lolos Verifikasi Internal

“Dari hasil itu baru bisa mengeluarkan kebijakan dan keputusan yang mengatas namakan lembaga DPRD Aulteng, sehingga nantinya kebijakan dan keputusan itu benar-benar suatu solusi yang tepat bagi kita semua khususnya kepada masyarakat Sulteng,”jelasnya.(ADV).

Pos terkait