DPRD dan Gubernur Sulteng diminta Tinjau Dana Hibah Munas KAHMI XI

PALU,CS – Sejumlah lembaga Non Government Organisasion (NGO) Kota Palu yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Bencana Alam (KMPBA) meminta DPRD dan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk meninjau sokongan alokasi anggaran bagi pelaksanaan Munas KAHMI ke XI yang diberikan sebesar Rp14 Miliar.

Sokongan dana itu telah ditetapkan dalam APBD Perubahan Sulteng tahun 2022 pada 12 September 2022.

Permintaan ini datang dari Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulteng, salahsatu NGO dalam KMPBA, Sunardi Katili.

Sunardi Katili mengatakan, ditengah situasi kenaikan BBM saat ini telah berdampak inflasi bahan-bahan kebutuhan pokok rakyat. Masih banyak menurut Sunardi penyintas bencana alam 2018 yang terjadi di Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala) yang belum tertangani dengan baik hingga memasuki 4 tahun ini.

Baca Juga :  Warning Untuk Parkir Liar, Pemkot Palu Keluarkan Jurus Ampuh Untuk Penertiban

Dalam situasi itu, Pemda dan DPRD Sulteng justru menganggarkan dana yang belum prioritas, belum urgen dan belum layak.

Mengutip data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulteng, dari 11 ribu penyintas Pasigala yang seharusnya berhak mendapatkan hunian tetap (Huntap), hanya 8 ribu penyintas yang menjadi target prioritas.

Itupun baru 5 ribu dari 8 ribu yang telah mendapatkan Huntap ditangani lembaga swasta, lembaga internasional dan pemerintah.
Masih ada selisih 3 ribu dari 11 ribu penyintas yang bukan prioritas saat ini. Karena itu, jika dana sebesar Rp14 miliar tersebut dialihkan bagi 3 ribu penyintas tersebut.

Baca Juga :  Wali Kota Harap Silaturahmi Warga Palu Bukan Hanya di Momentum Lebaran

“Itu akan lebih baik dan tepat sasaran atau dialihkan anggarannya ke jaminan sosial ekonomi bagi rakyat yang saat ini masih sangat membutuhkan,”imbuhnya.

KMPBA ini terdiri dari NGO antara lain, WALHI, YPR, Celebes Bergerak, Econesia, KPPA, SP Palu, advokat dan simpatisan kebijakan anggaran publik.

Prinsipnya jelas Sunardi, KMPBA tidak melarang atau berniat menghalangi atau keberatan kegiatan Munas KAHMI.

“Suahkan lanjutkan kegiatan nya, malah justru kami bangga Kota Palu dijadikan ajang kegiatan skala nasional, yang kami keberatan dan sesalkan mengapa sumber pendanaan kegiatan munas bersifat internal organisasi itu anggarannya bersumber dari APBD yang notabene adalah uang rakyat,”tutupnya.

Baca Juga :  Jiwa Santri Pantang Menyerah

Diketahui APBD Perubahan 2022 sebesar Rp. 4,696 triliun, salah satu alokasi dari anggaran perubahan tersebut adalah dana hibah sebasar Rp. 14 Milyar peruntukan bagi kegiatan Musyawarah Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) berskal nasional yang akan diselenggarakan di Kota Palu, menghadirkan 6 menteri dan akan dibuka langsung Presiden RI Jokowi pada November 2022 mendatang.***

Pos terkait