Penyusunan Kontijensi Bencana, Sekkot Paparkan Alur Tanggap Darurat

PALU,CS – Sekretaris Kota (Sekkot)Palu, Irmayanti menjadi narasumber dalam kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) Bencana Gempa dan Tsunami Kota Palu tahun 2022.

Kegiatan yang diinisiasi BPBD Kota Palu, dilaksanakan di ruang pertemuan Dikjar Sulteng, Senin 19 September 2022.

Hadir pula Kalak BPBD Kota Palu Presly Tampubolon,perwakilan pejabat dari TNI dan Polri, Basarnas, Disdik Kota Palu dan Dinkes

Selain materi sosialisasi dari pemateri kegiatan juga dibuka ruang tanya jawab.

Sekda Kota Palu menyampaikan materin bertajuk siaga bencana dalam satu komando. Menurutnya, tanggap darurat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang
ditimbulkan.

Baca Juga :  Bahas APBD Perubahan di DPRD, Pemkot Tidak Siap Sajikan Rencana KUA dan PPAS

Meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi Korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar,
Perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsi serta
Pemulihan darurat. Hal ini sesuai dengan Perka BNPB nomor 24 tahun 2010.

Sistem dan komando tanggap darurat adalah suatu sistem penanganan darurat bencana yang digunakan oleh
semua instansi/lembaga dengan mengintegrasikan pemanfaatan sumberdaya manusia, peralatan dan anggaran.

Komando tanggap darurat, organisasi penanganan tanggap darurat bencana yang dipimpin seorang komandan tanggap darurat bencana dan dibantu staf komando dan staf umum.

Memiliki struktur organisasi
standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan
garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando
dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/organisasi terkait untuk pengerahan sumber daya.

Baca Juga :  Kwarcab Palu Kirim Relawan ke Sulbar, Logistik Menyusul

Tahapan pembentukan komando tanggap darurat jelas Sekkot merupakan dasar pembentukan informasi kejadian awal yang meliputi penugasan tim reaksi cepat (TRC-quick assesment: data awal dan informasi kejadian bencana 5 w + 1 h)

Penetapan status/tingkat bencana (Rapim Daerah: pernyataan status
Darurat, level darurat – kepala daerah sesuai level). Pembentukan komando tanggap darurat bencana – oleh kepala BNPB/BPBD – catatan permendagri 46 tahun 2009 tentang organisasi Kerja BPBD (SK Kadaerah)

Sebutnya lagi, komando tanggap darurat Kepala BNPB/BPBD, provinsi/BPBD, kabupaten sesuai level bencana mengeluarkan SK pembentukan komando tanggap darurat (incident command) melaksanakan mobilisasi sumberdaya manusia, peralatan dan
Logistik serta dana dari instansi / lembaga terkait dan atau masyarakat. (DSP/on call, btt, bantuan -bantuan) meresmikan pembentukan komando tanggap darurat.

Baca Juga :  Untuk Dongkrak Pajak Daerah, Pemkot Palu MoU Kejaksaan, Pengadilan ,TNI dan Pori

Hal senada juga disampaikan Kalak BPBD Kota Palu bahwa dalam menghadapi siaga bencana kita harus memiliki satu kesatuan dalam SOP, jangan sampai kita jalan sendiri sendiri tapi harus menjadi satu kesatuan dalam penanganan bencana.(ADV).

Pos terkait