PAD Donggala Turun Rp 15 M, Fraksi PKS Minta Penyesuaian Target PAD

Rasyid

DONGGALA, CS – Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 dijelaskan, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Donggala turun sebesar Rp 15 miliar dikarenakan ada beberapa izin perusahaan galian C dihentikan oleh pemerintah pusat.

Olehnya, jika perusahaan tersebut sudah kembali beroperasi, maka Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Donggala meminta agar  dilakukan penyesuaian Kembali terhadap target pemasukan pajak dari sektor tersebut.

Ketua Fraksi PKS DPRD Donggala, Rasyid menuturkan, bahwa secara umum Rancangan APBD tahun 2022 merupakan tindak lanjut dari penjabaran perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2022 yang telah disepakati bersama dengan DPRD.

Baca Juga :  Bawaslu Tolitoli Sosialisasikan Pengawasan Pemilu dan SIPOL

“Namun demikian, perlu kiranya dipertegas kembali tentang perubahan pendapatan yang masih perlu untuk tetap diperhatikan, khususnya pada PAD yang menurun sebesar Rp 15 miliar yang bersumber pajak galian C,”tutur Rasyid beberapa waktu lalu.

Menurutnya, hal ini menjadi penting dikarenakan dalam pembahasan KUA-PPAS yang lalu penurunan tersebut disebabkan ada beberapa galian C yang izin operasinya dihentikan oleh pemerintah pusat.

“Apakah sampai bulan ini izin operasi perusahaan tersebut sudah berjalan Kembali atau memang sampai akhir tahun berhenti operasi?. Dan jika perusahaan sudah berjalan Kembali maka tentu ada penyesuaian Kembali terhadap target pemasukan pajak dari sektor tersebut,” ucap Rasyid.

Baca Juga :  Regsosek Titik Utama Wujudkan Pengintegrasian Program Pusat dan Daerah

Sementara itu, Bupati Donggala, Kasman Lassa menjelaskan bahwa penurunan PAD pada tahun 2022 khusus pada galian C disebabkan izin operasi tujuh perusahaan galian C yang berada di wilayah kerja Kabupaten Donggala hingga saat ini belum sepenuhnya dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kata dia, hal tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala dalam bentuk fasilitasi ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pusat. Namun, hal tersebut belum dapat terpenuhi dikarenakan berbagai kendala teknis yang berhubungan langsung dengan kondisi pada masing-masing perusahaan galian C, yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Donggala.

Baca Juga :  KPM se Kecamatan Moutong Deklarasi Dukung Muhaimin Iskandar Capres 2024

“Namun jika perusahaan tersebut telah memperolah izin operasi produksi, tentunya akan dilakukan perhitungan kembali target pendapatan asli daerah yang bersumber dari galian C,” tandas Bupati. (ADK)

Pos terkait