Kecewa, Komisi IV DPRD Sulteng – Bupati Poso Bahas Ketidakhadiran Sandiaga Uno dalam FDP

SULTENG,CS – Ketidakhadiran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga Uno dalam puncak kegiatan Festival Danau Poso (FDP) menjadi topik utama dalam kunjungan kerja koordinasi dan komunikasi dalam daerah Komisi IV DPRD Sulteng bersama Bupati Poso, Verna Ingkiriwang.

Meski agenda kunjungan kerja itu juga terkait singkronisasi Perda Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng dengan Perda di Kabupaten Poso, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, dan terkait masalah data kependudukan.

Kunjungan dipimpin Ketua Komisi Alimuddin Pa’ada dan beberapa anggota yakni I Nyoman Slamet, Moh Hidayat Pakamundi, Muh Ismail Junus, dan Winiar Hidayat Lamakarate. Anggota Komisi-I DPRD Sulteng Ellen Esther Pelealu juga berkesempatan ikut dalam rombongan.

Pertemuan kunjungan kerja digelar di rumah jabatan Bupati Poso.

Alimuddin Pa’ada dalam kesempatan ini mempertanyakan terkait pendidikan SMA/SMK/MA atau sederajat, fasilitas kesehatan, ketenaga kerjaan, dan terkait masalah pendataan data masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

I Nyoman Slamet, menjelaskan sinergitas program provinsi dengan Pemkab Poso bidang pendidikan. Meskipun kata dia SMA/SMK/MA atau sederajat bukan kewenangan kabupaten/kota akan tetapi diperlukan pemerintah kabupaten/kota untuk mengetahui kondisi sekolah dan perkembangannya.

Baca Juga :  Reshuffel, 22 Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Sulteng Dilantik

Kemudian I Nyoman Slamet menyampaikan selamat kepada Bupati Poso atas suksesnya kegiatan Festival Danau Poso (FDP). Meskipun sedikit ada rasa kekecewaan karena Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf RI) Sandiaga Uno tidak hadir pada kegiatan tersebut.

Ia menyarankan Bupati Poso agar melakukan singkronisasian Perda di provinsi dengan Perda di Pemkab Poso baik Perda masalah pendidikan, pariwisata, dan kebudayaan.

Ismail Junus menekankan pentingnya singkronisasi Perda agar program-program yang ada didaerah maupun di provinsi bisa sejalan khususnya pada dunia pariwisata

“Karena di daerah kita begitu banyak spot-spot wisata dan salah satunya sumber pariwisata Danau Poso,”ujar Ismail.

Menurutnya FDP merupakan suatu even yang sangat bergensi dan sudah lama dieksplor dan dipamerkan.

Maka kata Ismail alangkah baiknya jika kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun agar kegiatan FDP tersebut semakin dikenal masyarakat luas.

Karena itu diperlukan dukungan yang lebih kuat dan mengusulkan kepada Gubernur Sulteng untuk merekomendasikan kepada Menparekraf agar FDP tersebut dimasukkan kedalam agenda nasional kementerian.

Sehingga setiap tahun dalam pelaksanaan kegiatan ini pihak kementerian dapat mengkucurkan anggaran.

Baca Juga :  Kutuk Insiden Berdarah di Parimo, PKB Sulteng : Bebaskan Warga, Ungkap Pelaku Penembakan dan Cabut IUP Trio Kencana

“Jadi bukan semata-mata anggaran tersebut berasal dari pemerintah Provinsi Sulteng dan Kabupaten Poso,”sebut Ismail Junus

Rencana itu diamini Hidayat Pakamundi dan Winiar Hidayat Lamakarate. Keduanya mengaku siap mendu.

Bupati Poso Verna Ingkiriwang memohon maaf atas kekecewaan Pemprov dan DPRD Sulteng serta masyarakat Poso atas ketidakhadiran Menparekraf dalam FDP tahun 2022.

Pihaknya kata Verna sudah berusaha agar kegiatan tersebut dihadiri langsung Menparekraf RI pada puncak perayaan FPD.

Bupati Poso berterima kasih atas dukungan yang telah diberikan dalam pelaksanaan FDP tersebut sehingga dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

Kedepan kata Verna, pelaksanaan FDP akan melibatkan lebih banyak lagi masyarakat lokal khususnya dalam menampilkan tarian-tarian kolosal di Poso maupun tarian-tarian daerah kabupaten di Sulteng.

Selanjutnya masalah pendidikan SMA/SMK/MA atau sederajat, Verna mengaku sejauh ini berjalan baik-baik saja.

Namun ada beberapa SMA/SMK/MA atau sederajat yang masih melakukan pungutan uang komite kepada siswa/siswi di sekolah.

Karenanya ia meminta Komisi-IV DPRD Sulteng bisa membantu menyelesaikan persolan tersebut. Terlebih saat ini sudah ada beberapa kepala sekolah yang ditahan terkait pungutan uang komite tersebut.

Baca Juga :  Bulan ini Pembangunan Masjid Agung Darussalam Dimulai, Ini Sumber dan Besaran Dananya

Sedangkan masalah ketenaga kerjaan, Verna memaparkan pihaknya sudah memberi warning kepada setiap perusahaan di Poso. Bahwa dalam perekrutan tenaga kerja di perusahaan terlebih dahulu prioritaskan kepada anak-anak daerah dari Kabupaten Poso.
Lalu meminta perusahaan agar tidak mempersulit anak daerah dalam mengajukan permohonan kerja.

Lalu masalah pendataan data masyarakat di Poso. Saat ini Pemda Poso menurutnya membuat program yang bernama ‘Bunga Desa’. Program ini bertujuan mempercepat proses pendataan warga sehingga terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan terkait data kependudukan warga masyarakat hingga ke pelosok.

Menanggapi soal pungutan di sekolah, Alimuddin Pa’ada menjelaskan bahwa biaya mengenai sekolah itu sudah ditanggung negara dan tidak diperkenankan lagi kepada pihak sekolah membebani kepada murid disekolah untuk membayar uang komite.

Komisi-IV DPRD Sulteng meminta dinas pendidikan Kabupaten Poso secepatnya memberikan data sekolah tersebut secara lengkap agar persoalan tersebut cepat terselesaikan dan tidak terjadi lagi persolan seperti itu disekolah-sekolah lainnya (**).

 

Pos terkait