Puadi Sebut Pelibatan BUMN/BUMD di Pemilu 2024 Masih Berpotensi

Divisi Penanaganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu RI,Puadi membuka rapat kesiapan pengawasan tahapan Pemilu 2024 di Palu Sulteng (Foto:IST)

PALU,CS – Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu RI, Puadi, menyebut kompleksitas tahapan Pemilu serentak 2022 yang sangat tinggi membuat tantangan yang dihadapi Bawaslu juga besar.

Menurutnya, kompleksitas tahapan yang tinggi itu berpotensi menyebabkan pelanggaran yang dilakukan secara berulang pada Pemilu 2024 mendatang.

Demikian Puadi saat membuka Rapat Persiapan Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilu Tahun 2024, Kamis 24 November 2022 di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng.

“Belajar dari Pemilu 2019 kemarin, pada Pemilu 2024 mendatang potensi pelanggaran berulang kemungkinan besar akan terjadi karena regulasi kepemiluan tidak mengalami perubahan,”kata Fuadi.

Baca Juga :  Tim Liga TopSkor Belum Dapat Support dari Pemda, DPRD Lempar Kritik Pedas

Dalam kesempatan itu Fuadi mengurai beberapa potensi kendala yang perlu diantisipasi dalam pengawasan pada Pemilu 2024 mendatang.

Dari pengalaman Pemilu 2019 dan pemilihan 2020, maka fokus pengawasan bersama di masa kampanye dan perlu untuk diantisipasi diantaranya pelanggaran pemasangan APK, keterlibatan BUMN/BUMD, kampanye yang dilakukan di luar jadwal.

Lalu indikasi politik uang, kampanye yang dilakukan di tempat ibadah, kampanye di tempat pendidikan, adanya keterlibatan ASN, perangkat desa dan pejabat daerah, penggunaan fasilitas negara. Termasuk kampanye tanpa izin dan pemberitahuan.

“Masih banyak lagi fokus pengawasan yang menjadi catatan kita bersama yang harus kita antisipasi sejak dini,” urainya.

Baca Juga :  DPRD Donggala Gelar Paripurna Jawaban Lima Ranperda yang Diajukan Pemkab

Karena itu Puadi mengingatkan jajaran Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya setiap proses tahapan Pemilu tahun 2024 untuk selalu senantiasa memperjuangkan keadilan Pemilu.

Keadilan Pemilu jelas Fuadi merupakan wilayah moral sekaligus wilayah hukum yang sudah seharusnya diperjuangkan oleh Bawaslu.

“Menjadi satu contoh dan tauladan proses itu bisa menuju kearah sana agar bagaimana mekanisme dalam menjalankan tugas dan kewenangan itu sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraannya,”jelas Puadi.

Ia berharap hasil dari kegiatan tersebut harus bisa disampaikan kepada segenap jajaran Bawaslu dari kabupaten/kota dan sampai kepada tingkat kecamatan. Karena hal itu merupakan tanggung jawab sebagai lembaga yang bersifat hirarki.

Baca Juga :  Mantan Ketua GP Ansor Sulteng ini Pimpin NasDem Donggala

Dalam kegiatan Puadi didampingi Tenaga Ahli Bawaslu RI Bahtiar, Ketua Bawaslu Sulteng Jamrin dan Anggota Bawaslu Sulteng Darmiati dan Rasyidi Bakry.

Kegiatan yang digagas Bawaslu RI itu menghadirkan Anggota Bawaslu Provinsi Se-Indonesia yang membidangi divisi penanganan pelanggaran data dan informasi sebagai peserta dalam kegiatan tersebut.(*)

Pos terkait