PALU,CS – Anggota Komisi VII Bidang Energi dan Perindustrian DPR RI Abdul Kadir Karding menegaskan akan mendorong penegakan hukum terhadap mafia solar bersubsidi di Kota Palu dan umumnya di Sulteng.

Hal itu ia tegaskan setelah melihat fakta di lapangan bahwa hingga kini masih terjadi antrian panjang di sejumlah SPBU di Kota Palu. Ia mengaku baru saja melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) secara acara di sejumlah SPBU di Kota Palu.

“Saya baru Sidak bersama BPH Migas dan Pertamina untuk mencari solusi atas masalah ini. Dan memang seperti di SPBU Diponegoro kami temukan antrian masih sangat panjang terjadi,”ungkap Kadir Karding, Senin 28 November 2022 di Palu.

Kadir Karding mengaku berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini di Sulteng. Sehingga kedepan terjadi perbaikan -perbaikan terhadap management pelayanan dan teknis operasional di tingkat SPBU.

Termasuk mendorong penegakan hukum terhadap pelaku mafia solar bersubsidi. Karena menurutnya, kouta Solar subsidi di wilayah Palu sebenarnya cukup. Namun faktanya masih terjadi antrian di SPBU.

“Berarti ada masalah. Memang ada disparitas harga yang luar biasa. Harga solar subsisdi Rp6.800 dan solar industry Rp24 ribuan. Ini lahan basah untuk pemain dalam hal ini mafia karena untungnya besar. Ini membuat kuota subsidi tidak akan pernah cukup kalau masih biarkan permainan mafiah solar industry ini teradi di Palu,”tegasnya.

Sebab itu sambung legislator asal Donggala ini, kedepan harus ada perubahan terhadap masalah ini.

“Karena ini untuk kepentingan masyarakat. Untuk mereka berusaha, untuk jasa angkutan, UMKM, pertanian dan nelayan. Ini harus di advokasi dan didampingi. Target saya tidak terlalu antri terlalu jauh seperti saat ini,”pungkasnya (TIM).