Komisi IV DPRD Sulteng Dukung Stakeholder Kesehatan Menolak RUU Omnibus Law Bidang Kesehatan

Foto bersama Komisi IV DPRD Sulteng dan organisasi profesi kesehatan usai melaksanakan audiens terkait RUU Omnibus Law bidang kesehatan, Senin 28 November 2022di ruang sidang utama DPRD Sulteng (Foto: Humpro Sekretariat DPRD Sulteng)

SULTENG,CS – Komisi-IV DPRD Sulteng menerima aksi damai organisasi profesi Kesehatan Sulteng, Senin 28 November 2022 di ruang sidang utama DPRD Sulteng.

Audiensi ini terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law terkait bidang kesehatan yang kini telah masuk pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Pertemuan dipimpin Ketua Komisi-IV DPRD Sulteng Alimuddin Pa’ada dan anggota di antaranya I Nyoman Slamet, Hidayat Pakamundi, Muh.Ismail Junus, Ibrahim A Hafid, Rahmawati M.Nur, dan Winiar Hidayat Lamakarate.
Anggota Komisi-III DPRD Sulteng Aminullah BK juga ikut menerima audiensi.

Organisasi profesi kesehatan Sulteng ini terdiri lima organisasi keprofesian yakni terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sulteng, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sulteng, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Sulteng, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Sulteng, dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Sulteng.

Koordinator organisasi profesi Akbar mengatakan secara nasional organisasi kesehatan telah melakukan aksi damai untuk pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya 9 undang-undang pada bidang kesehatan.

Menurutnya organisasi kesehatan keprofesian secara nasional menolak dengan tegas perubahan rancangan undang-undang tentang kesehatan oleh Omnibus Law.

Menurutnya aksi ini sehubungan dengan penetapan Program Legsilasi Nasional (Prolegnas) prioritas DPR RI. Dimana salah satu RUU yang menjadi agenda pembahasan adalah terkait perubahan RUU Kesehatan oleh Omnibus Law.

Organisasi profesi kesehatan kata Akbar telah menjalankan fungsi serta perannya berdasarkan amanah undang-undang.

Baca Juga :  Peringati Hari Dharma Samudera, Ketua DPRD Sulteng Tabur Bunga di Teluk Palu

Karena itu organisasi profesi kesehatan menyatakan 3 sikap penolakan RUU Kesehatan oleh Omnibus Law beserta 12 alasannya.

Menolak RUU Kesehatan (Omnibus Law) dan mendesak pimpinan DPR RI agar RUU ini dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas. Karena pembahasannya dinilai sangat tidak transparan dan tidak sesuai ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta tidak adanya naska akademik yang dibicarakan bersama dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk melihat dasar filosofisnya, sosiologisnya, dan yuridisnya yang bertujuan untuk kebaikan bangsa.

Menolak leberalisasi dan kapitalisme kesehatan yang akan mengorbankan hak kesehatan rakyat selaku konsumen kesehatan.

Menolak pelemahan profesi kesehatan dan penghilangan peran-peran organisasi profesi yang selama ini telah berbakti bagi Negara dalam menjaga mutu dan profesionalisme anggota profesi yang semata-mata demi keselamatan dan kepentingan pasien.

Adapun alasan penolakan RUU Kesehatan ini secara nasional yakni;

Penyusunan RUU Omnibus Law kesehatan ini cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup, tanpa partisipasi masyarakat sipil dan organisasi profesi.

Sentralisme kewenangan menteri kesehatan yaitu kebijakan ditarik ke kementerian kesehatan tanpa melibatkan masyarakat, organisasi profesi, serta mencederai semangat reformasi.

Memperbaiki sistem kesehatan yang secara komprehensif khususnya pada tingkat pendidikan kedoteran untuk mencapai tenaga kesehatan murah bagi industri kesehatan dan sejalan dengan masifnya investasi.

Baca Juga :  Belasan Jurnalis Latbak di Mako Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Sulteng

Sarat kriminalisasi terhadap tenaga kesehatan dengan dimasukkan pidana penjara dan denda yang dinaikkan hingga tiga kali lipat.

RUU Omnibus Law kesehatan mengancam keselamatan rakyat dan hak rakyat atas pelanyanan kesehatan yang bermutu dan dilayani aleh tenaga kesehatan yang memiliki etik dan moral yang tinggi.

RUU Omnibus Law kesehatan mempermudah mendatangkan tenaga kesehatan asing sehingga berpotensi mengancam keselamatan pasien.

RUU Omnibus Law kesehatan berpihak kepada investor dengan mengabaikan hak-hak masyarakat, hak-hak tenaga medis, dan tenaga kesehatan dari perlindungan hukum dan keselamatan pasien.

RUU Omnibus Law kesehatan mengancam ketahanan bangsa serta mengkebiri peran organisasi profesi yang telah hadir untuk masyarakat.

Pelemahan peran dan independensi konsil kedokteran indonesia, dan konsil tenaga kesehatan indonesia dengan berada pada tanggungjawab menteri kesehatan bukan lagi kepada presiden.

Dapat memicu kekurangan tenaga kesehatan dan permasalahan maldistribusi adalah kegagalan pemerintah bukanlah kesalahan organisasi profesi.

RUU Omnibus Law kesehatan hanya mempermudah masuknya tenaga kesehatan asing tanpa kompetensi keahlian dan kualitas yang jelas.

RUU Omnibus Law kesehatan mengabaikan hak masyarakat atas fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, bermutu, dan manusiawi.

Pihaknya sambung Akbar meminta dukungan DPRD Sulteng dalam hal ini Komisi-IV agar kiranya secara bersama-sama menolak RUU Omnibus Law kesehatan tersebut serta meminta agar pernyataan ini dapat disampaikan kepada pihak DPR RI.

Baca Juga :  DPRD Sulteng Minta Si-MHEGA disempurnakan

Alimuddin Pa’ada, menyebut tuntutan ini wajar karena menyangkut keselamatan bagi umat manusia dan juga terkait masa depan organisasi kesehatan bidan keprofesian untuk menjadi lebih baik dan bermutu serta berkompeten dalam bidangnya.

Alimuddin Pa’ada mengatakan agar kiranya selain tuntutan yang secara nasional itu, alangkah baiknya ada tuntutan khusus dari organisasi kesehatan wilayah Sulteng untuk penolakan RUU kesehatan ini.

I Nyoman Slamet, mengemukakan agar kiranya pemerintah dapat memberi beasiswa bagi pelajar untuk bisa kuliah keluar negeri untuk profesi kedokteran guna mempelajari ilmu-ilmu kesehatan

“Agar di daerah kita juga memilki tenaga-tenaga kesehatan yang lebih mumpuni dalam penanganan penyakit-penyakit yang sangat vital,”katanya.

Sementara Moh.Hidayat Pakamundi, menyarankan organisasi kesehatan membuat suatu draf yang dapat diberikan kepada DPRD Sulteng agar dibicarakan secara meluas dan tentunya membawa nama lembaga DPRD Sulteng sehingga pernyataan penolakan ini dapat lebih kuat dan tersistematis.

Alimuddin Pa’ada menegaskan Komisi-IV DPRD Sulteng sangat mendukung aksi damai ini dan menyatakan bahwa menolak atas RUU Omnibus LAW kesehatan tersebut.

Diakhir pertemuan dilakukan penandatangan nota kesepahaman penolakan RUU Omnibus Law kesehatan oleh komisi-IV DPRD provinsi sulteng dan organisasi kesehatan bidan keprofesian.(***).

Pos terkait