Sidang Kasus PAW Nurjanah, PN Donggala Tolak Eksepsi Kuasa Hukum PAN

Andi Aulia

DONGGALA, CS – Pengadilan Negeri (PN) Donggala mengeluarkan putusan sela terhadap perkaran Perkara Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Donggala antara Anggota DPRD Donggala, Nurjanah dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Diketahui, Dewan Pimpinan Pusat PAN mengeluarkan Surat Keputusan Pengganti Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPRD Donggala, Nurjanah. Atas Surat Keputusan PAW yang dinilai sepihak tersebut dan tidak melalui mekanisme peringatan satu, dua dan tiga, Nurjanah menggugat PAN di PN Donggala.

“Setelah beberapa kali menjadwalkan siding,  PN Donggala mengeluarkan Amar Putusan Sela adalah sebagai berikut, menolak seluruh eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan Para Tergugat, memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan dan menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir,”ucap Majelis Hakim PN Donggala, Andi Aulia Rahman, di Donggala, Kamis 1 Desember 2022.

Baca Juga :  Bersaing dengan Ronald, Wim Al-Amri Terpilih Jabat Ketua DPC Partai Demokrat Kota Palu

Kata dia, Majelis Hakim berpendapat  Gugatan Penggugat Nurjanah pada pokoknya tidak menyangkut perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (5) UU Partai Politik, putusan Mahkamah Partai Amanat Nasional tidak bersifat final dan mengikat secara internal.

“Sesuai Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik, disebutkan bahwa, dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. Sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa meskipun perselisihan Penggugat dengan Saudara Abdul Halim telah diputus oleh Mahkamah Partai Amanat Nasional (Tergugat II), namun Pengadilan Negeri Donggala tetap berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini,”tuturnya.

Baca Juga :  Fantastis, Ini Kerugian Negara di Kasus Dugaan Korupsi Jembatan Lalove Palu

Lanjutnya, terhadap eksepsi Tergugat mengenai kewenangan relatif bahwa seharusnya gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena wilayah hukum Para Tergugat a quo tidak terletak dalam satu wilayah pengadilan negeri, maka sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) Rbg, gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat.

Sehingga, kata dia, oleh karena Penggugat telah memilih mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Donggala, maka Pengadilan Negeri Donggala berwenang secara relative untuk untuk mengadili gugatan Penggugat.

Baca Juga :  Pemuda Desa Tinigi Tolitoli Ini ditangkap Karena Shabu 7,9 Gram

“Sidang berikutnya diagendakan di hari Selasa, 6 Desember 2022 Pukul 09.00 Wita di Ruang Sidang Utama PN Donggala. Dengn agenda Sidang, Bukti Tertulis (surat) dari Para Pihak,”tuturnya.

Majelis hakim dalam kasus ini adalah Armawan, Andi Aulia Rahman dan Arzan Rashif Rakhwada. (ADK)

Pos terkait