Balon DPD Bisa dipidana Jika Terbukti Catut Nama Pendukung

SULTENG,CS – Bawaslu Sulteng mengimbau masyarakat untuk memastikan data dirinya tidak dicatut sebagai pendukung Bakal Calon (Balon) DPD RI. Bila terjadi, Bawaslu meminta masyarakat bersangkutan melaporkan hal itu Bawaslu.

Demikian Ketua Bawaslu Sulteng, Jamrin. Menurutnya terkait dengan adanya pencatutan nama atau identitas pribadi yang dilakukan Balon DPD, maka pihaknya siap menerima laporan dari masyarakat untuk ditindaklanjuti dalam proses penanganan pelanggaran.

Karena itu, jika ada masyarakat merasa dirugikan atas pencatatan nama tersebut, Bawaslu juga menerima laporan kemudian akan mencermatinya dan akan menindaklanjuti dalam proses penanganan pelanggaran.

Baca Juga :  Badan Anggaran DPRD Donggala Laporkan Hasil Pembahasan RAPBD 2023

“Kalau di lapangan ditemukan ada nama yang dicatut oleh Balon DPD, Bawaslu akan tindaklanjuti dalam proses penanganan pelanggaran dengan melakukan kajian awal,”tegas Jamrin, Rabu 4 Januari 2023.

Kepada para Balon DPD, Jamrin mengingatkan bahwa ada sanksi pidana dan sanksi administrasi yang akan menjerat Balon jika terbukti melakukan pencatutan nama pemilih sebagai pendukungnya.

Saat ini penyelenggaraan tahapan pemilihan umum sudah memasuki tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota DPD. Dalam tahapan ini Balon DPD harus memenuhi syarat dukungan minimal pemilih agar bisa lolos ke tahapan selanjutnya.

Baca Juga :  Akomodir Pertanyaan dari Masyarakat, Ini Tema Debat Kandidat Putaran Tiga Paslon Walkot Palu

Sehingga setiap Balon DPD diminta untuk mengumpulkan syarat dukungan pemilih dengan menyertakan data dan identitas dari pemilih yang bersedia memberikan dukungannya.

Karena dalam hal mengumpulkan identitas diri dari pemilih yang dilakukan Balon DPD, Bawaslu Sulteng mengambil langkah pencegahan terhadap potensi pencatutan nama dengan memberikan imbauan kepada masyarakat untuk melaporkan kepada Bawaslu setempat jika terdapat nama yang dicatut sebagai pendukung(***)

Pos terkait