Tahun Ini Target PTSL di Palu Sebanyak 3.172 Bidang

PALU,CS – Kepala Badan Pertanahan /Agraria Tata Ruang (BPN/ATR) Kota Palu Jusuf Ano menargetkan sebanyak 3.172 bidang lahan untuk masuk dalam Pendaftaran Tanah Sistimatik Lengkap (PTSL) tahun 2023 ini.

Menurutnya pola pengukuran yang dilakukan untuk PTSL ini berbentuk hektar yaitu sebanyak 990 Ha. Dengan target sertifikatnya sebanyak 3.172 bidang.

Dia menjelaskan, kelengkapan persyaratan untuk pembuatan PTSL tanah yaitu memenuhi asas formil. Mulai dari penguasaan bidang tanah, memilki surat lahan minimal berupa surat penyataan penguasaan fisik.

Lalu dengan bukti tandatangan di atas materai yang ditandatangani dua orang saksi untuk menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, diperkarakan, sesuai dengan tata ruang, tidak masuk dalam kawasan hutan, sepadan sungai dan pantai.

Baca Juga :  Tutup Masa Reses, Rusman Ramli Jemput Aspirasi di Huntap Tondo

Hal tersebut kata Djusuf Ano dilaksanakan sesuai peraturan Menteri Agraria Nomor 6 tahun 2012 tentang PTSL.

“Program PTSL oleh Pemerintah pusat, ditargetkan hingga tahun 2027 mendatang. Dengan target sebanyak 126 juta sertifikat seluruh Indonesia dan pembuatan sertifikat tanpa dipungut biaya,”jelas Jusuf Ano, Selasa 2 Januari 2023 di Kantornya.

Namun bila pemerintah daerah anggaran untuk PTSL tidak masuk dalam APBD, masyarakat menyediakan sendiri patok besi dan meterai untuk Pengurusan Tanah Sistimatik Lengkap.

Terkait adanya keluhan bahwa penerbitan PTSL dipungut biaya, Jusuf Ano menjelaskan bahwa hal tersebut bukan berasal dari BPN.

Baca Juga :  Alimuddin Kembali Nahkodai DPC PKB Palu

Menurutnya, proses pengurusan PTSL dilaksanakan di kantor kelurahan setempat. Masyarakat tidak perlu bolak-balik ke Kantor BPN.

“Masyarakat tidak perlu bolak-balik ke kantor BPN. Mereka duduk manis saja di kantor kelurahan atau desa. Yang kesana-kemari itu pihak BPN. Masyarakat hanya menunjukan saja mana batas tanah, menyediakan meteran, SPPT pajak tanah, surat tanah dan lainya,” jelasnya.

Akan tetapi, dalam pengurusan PTSL yang tidak gratis adalah tahapan pra-sertifikasi. Yaitu menyediakan patok besi untuk batas tanah.

Selain itu, jumlah pegawai BPN Kota Palu sendiri terbatas. Sehingga dalam proses pengukuran tanah, dibantu oleh pihak Kantor Jasa Surveyor Kadestra Berlisensi (KJSKB). Namun pihak KJSKB dibayar oleh negara.

Baca Juga :  Kasus COVID-19 Naik, Ini Sikap Pemkot Palu

Sebelumnya, pemerintah juga melaksanakan Program Nasional Agraria (Prona) Yaitu pembuatan sertifikat tanah dari desa ke desa. Tanpa dipungut biaya.

Program tersebut diperuntukan bagi masyarakat dengan golongan ekonomi menengah kebawah. Sementara untuk PTSL sendiri diperuntukan bagi lapisan masyarakat dari seluruh strata ekonomi.**

Pos terkait